LENSAINDONESIA.COM: Partai Hanura desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus korupsi mafia migas hingga ke pucuknya. Tidak berhenti pada pengkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas Rudi Rubiandini.

Menurut Wasekjen DPP Partai Hanura Kristiawanto, kejadian tersebut akan membuka ruang terciptanya keterbukaan dalam sistem birokrasi dan administrasi pengelolaan migas ke depan. “Terungkapnya dugaan skandal suap di SKK Migas menjadi pintu masuk menciptakan keterbukaan di dalam sistem birokrasi dan administrasi pengelolaan migas,” ujar Kristiawanto kepada LICOM di Jakarta, Kamis (22/08/2013).

Menurut dia, tertangkapnya Rudi harus menjadi pelajaran berharga di dalam institusi terkait untuk lebih terbuka dan menciptakan terobosan dalam memacu peningkatan kinerja soal migas. “Untuk memulai keterbukaan sistem dan birokrasi SKK Migas, Ditjen Migas, dan Kementerian ESDM harus melakukan percepatan, agar publik melihat niat baik ketiga lembaga ini,” jelas Kristiawanto.

Hanura, kata Kristiawanto, akan mendukung langkah KPK dalam membongkar skandal korupsi migas yang melibatkan elit politik atau pejabat negara selama ini. Namun, KPK juga diharapkan lebih terbuka dan transparan untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus korupsi.

“Terkait proses penyidikan kasus korupsi SKK Migas, KPK harus transparan tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kami mendukung sepenuhnya pemberantasan mafia migas yang selama ini seolah-olah tidak tersentuh hukum,” tegasnya.@yuanto