LENSAINDONESIA.COM: Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai telah melakukan politisasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal proyek Hambalang. Politisasi itu diarahkan agar target tersangka tidak meluas dan hanya mengenai nama-nama yang sekarang sudah ada.

“Kita khawatir, hasil audit yang diberikan kepada DPR oleh BPK menjadi politisasi kasus. Karena itu, DPR sebagai lembaga publik harus mempublikasikannya agar publik bisa mengawal bersama kasus ini. Dokumen rahasia apapun kalau sudah berada di lembaga publik harus disampaikan ke publik,” kata anggota Koalisi Akuntabilitas Anggaran Negara (KUAK), Alamsyah Saragi kepada LICOM, Minggu (25/08/2013).

Alamsyah juga mendesak KPK untuk konsisten mengusut tuntas hasil audit hambalang jilid II yang dalam temuannya mengindikasikan kerugian negara hampir dua kali lipat dari hasil audit pertama. Sekaligus, adanya nama-nama baru yang terlibat dalam mega korupsi Hambalang. “Kita berharap dokumen yang telah dihasilkan itu benar-benar diusut tuntas oleh KPK dan kita akan terus mengawalnya,” ujarnya.

Aktivis dan mantan Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) ini menilai, BPK telah salah alamat dengan menyerahkan hasil audit itu kepada DPR yang dimungkinkannya akan terjadi politisasi atas kasus hmbalang ini.

Sementara itu, Hendrik, anggota KUAK yang lain mewanti-wanti adanya permainan kasus di Parlemen yang menurutnya tempat berkumpulnya para ahli meramu strategi dalam menghilangkan kasus-kasus pidana. Bahkan, dia mencium adanya dugaan permainan ini hanya diarahkan kepada aktor-aktor yang selama ini memang telah menjadi tersangka.

“Di parlemen ada indikasi melokalisir kasus ini dengan mengarahkan hanya kepada aktor-aktor yang selama ini telah menjadi tersangka oleh KPK,” pungkasnya.@firdausi