Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE UTAMA

Ahmad Yani: Wamenkeu Anny Ratnawati harus jadi tersangka Hambalang 

LENSAINDONESIA.COM: Penyeretan nama 15 anggota DPR dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) jilid II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal proyek Hambalang dinilai tidak bisa dipisahkan dari peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, peran Kemenkeu dalam hal pencairan anggaran Hambalang sangat besar. Oleh karenanya, kalangan DPR meminta Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk tidak takut menetapkan pejabat Kemenkeu sebagai tersangka baru Hambalang.

Anggota DPR RI dari Komisi III, Ahmad Yani menyatakan, skandal mega proyek Hambalang tidak mungkin berpusar di DPR saja. Pihak Kemenkeu dinilai juga memiliki peran krusial. “Ini tidak mungkin di DPR saja. Pasti ada di Kementerian Keuangan. Apalagi waktu itu Dirjen Anggaran, Bu Anny Ratnawati, sekarang wakil menteri itu,” bebernya kepada LICOM, Senin (26/08/2013).

Politisi PPP ini menegaskan, peran Dirjen Anggaran kala itu sangat penting dalam pelolosan dan pencairan anggaran Hambalang. Sehingga, sudah selayaknya KPK menetapkannya sebagai tersangka. “Menurut saya dia (Anny Ratnawati-red) sudah layak dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari saksi atau terpanggil ke status yang lain (tersangka-red). Karena itu tidak tunggal, apalagi tahun jamak, tidak tunggal hanya kementerian, fungsi mengeluarkan uang itu juga Kemenkeu, berdasarkan temuan-temuan BPK itu menyalahi. Oleh karena itu, KPK Jangan ragu-ragu lagi,” tegasnya.

Ahmad Yani menambahkan, BPK sebagai supreme auditor atau lembaga resmi auditor negara tentunya tidak main-main dengan data-data yang dihasilkannya. Sehingga, KPK tidak memiliki peluang untuk meragukan LHP jilid II BPK soal kasus Hambalang.

“Silakan KPK untuk mengusut tuntas, kalau kita mau bersih-bersih secara keseluruhan. Nama kawan-kawan (DPR) yang disebut dalam daftar audit itu silakan klarifikasi. Dulu kan sudah klarifikasi, sebagian kawan-kawan menyatakan anggaran pembengkakan itu tanpa sepengetahuan dan tanpa disetujui pleno komisi,” ujar Ahmad Yani.@endang

Baca Juga:  Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Gubernur Khofifah ajak masyarakat hadapi post truth