LENSAINDONESIA.COM: Diam-diam tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data terkait pengucuran dana Rp 75 miliar pada 2011 untuk pembebasan lahan jalan, sepanjang 9,5 kilometer dengan lebar 40 meter di Kecamatan Labang, Kecamatan Kamal, dan Kecamatan Socah, Bangkalan Madura.

Dalam proyek pembangunan jalan yang dilakukan sejak 2011 itu rencananya dibangun jalan sepanjang 15 kilometer dari Suramadu menuju Pelabuhan Peti Kemas di Socah, Bangkalan. Dari APBN, dikucurkan dana Rp 75 miliar untuk membebaskan lahan sepanjang 9,5 kilometer dan lebar 40 meter. Sisa akses 5,5 kilometer dibebaskan Pemprov Jatim, BPWS, dan PT Misi. Serta, bantuan dana dari pemerintah pusat.

Rinciannya, BPWS menanggung pembebasan lahan sepanjang 1,2 kilometer dan lebar 40 meter, PT Misi membebaskan lahan 2,5 kilometer dengan lebar 40 meter dan Pemprov Jatim menanggung pembebasan lahan sepanjang 1 kilometer dan lebar 40 meter, serta pemerintah pusat membebaskan lahan 0,75 kilometer dengan lebar 40 meter.

Jalan akses itu melewati lahan warga di Desa Sendang Laok Kecamatan Labang, Desa Pendabah Kecamatan Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah, Desa Petaonan, Desa Socah, Desa Dakiring dan Desa Pernajuh, Kecamatan Socah.

Dalam tahapan proyek jalan akses itu, pada Desember 2011, pembebasan lahan harusnya sudah rampung 100 persen. Pasalnya, seluruh dana untuk pembebasan lahan sudah terserap keseluruhan. Sehingga pada 2012, pihak Dinas PU Pemprov Jatim memulai pengerjaan pengurugan dan pembangunan jalan.

Nah, saat itulah masalah mulai muncul karena proyek ternyata tak bisa dilanjutkan. Pasalnya, lahan sepanjang 15 kilometer dan lebar 40 meter itu ternyata belum dibebaskan. Padahal, sesuai dengan kontrak proyek, jalan akses dari Suramadu ke Pelabuhan Socah itu harus sudah selesai pada Desember 2013.

Rinciannya pada 2012, jalan harus sudah selesai sepanjang 5 kilometer, dan 201, terselesaikan sisanya yang 10 kilometer. Tapi kenyataannya, hingga September 2013, yang baru dikerjakan dan selesai hanya sepanjang 3 kilometer. Terungkaplah kendalanya, yakni lahan-lahan itu belum dibayarkan.

Berawal dari hal itu, terungkap pula dugaan adanya mark up dana terhadap lahan yang telah dibebaskan dan melibatkan Bank Jatim. Dalam Juknis (petunjuk teknis) pencairan dana pembebasan lahan, dana kompensasi harus diberikan kepada pemilik lahan dalam bentuk rekening Bank Jatim. Namun, dari sekian banyak warga yang dimintai keterangan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, tak satupun warga yang menerima rekening.

Kepada polisi, mereka mengaku kalau menerima uang tunai dari pihak Bank Jatim. Tanah mereka dihargai beragam. Mulai Rp 85 ribu per meter persegi hingga Rp 100 ribu per meter persegi. Dari hasil pengumpulan data oleh penyidik, ternyata lahan warga itu dihargai Rp 125 ribu per meter persegi. Atau, ada mark up sekitar Rp 25 ribu per meter persegi. Hal ini diketahui setelah polisi memeriksa keterangan 76 warga di Kecamatan Socah yang sudah menerima dana kompensasi.

Warga mengaku mendapat ganti rugi Rp 100 ribu meter persegi, sesuai yang diterima tunai dari Bank Jatim. Kepada polisi, warga juga menyatakan kalau buku rekening itu dipegang oleh pihak Bank Jatim, dan tidak pernah diberikan kepada mereka.

Kasus ini juga terungkap dari laporan warga di Polres Bangkalan, tentang penyerobotan lahan. Warga melapor kalau lahan mereka belum dibayar, tetapi sudah dilewati proyek jalan akses itu. Dari laporan itu, berkembanglah kasus hingga adanya dugaan mark up pembebasan lahan serta belum kelarnya pembebasan lahan sepanjang 15 kilometer itu meskipun dana yang ada sudah terserap seluruhnya.

Sayangnya laporan di Polres Bangkalan tersebut itu tak jalan. Karena tak ada perkembangan, akhirnya warga mengadukan hal itu langsung ke Kapolda Jatim. Pada 29 Juli 2013, terbitlah surat perintah tugas Nomor Sprint-Gas/542/VII/2013 Ditreskrimsus. Artinya kasus itu kini ditangani Polda Jatim.

Senin 26 Agustus 2013 lalu, tim dari Polda Jatim melakukan peninjauan lokasi proyek serta meminta keterangan sejumlah warga di Kecamatan Socah yang lahannya dibebaskan.

Bahkan dari informasi, tim Reskrimsus Polda Jatim telah memanggil dan memeriksa Camat Socah untuk dimintai keterangannya, sesuai dengan surat panggilan Nomor B/490/VIII/2013/Ditreskrimsus, tertanggal 26 Agustus 2013. Dalam pemanggilan itu, disebutkan bahwa Unit III Subdit III Korupsi Ditreskrimsus Polda Jatim, sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kompensasi pembebasan lahan akses pelabuhan di Suramadu.

Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi dari pihak Polda Jatim terkait kebenaran penyidikan kasus ini. Meski begitu, salah seorang warga Socah, H Yasin selaku pelapor kasus ini menyatakan bahwa dia sudah dimintai keterangan tim dari Ditreskrimsus Polda Jatim. “Bukan hanya saya. Yang lapor juga banyak dan yang diperiksa juga banyak. Sudah banyak warga yang sudah dimintai keterangan. Kita harap Polda Jatim yang mengambil alih kasus ini bisa menuntaskannya,” ujar Yasin.

Menurut Yasin, bentuk fisik lahan dan proyek jalan akses Suramadu-Pelabuhan Socah, masih ada. Peta lahan yang jadi lokasi terdampak proyek jalan itu juga sudah jelas. Dia juga yakin, data-data di Bank Jatim, juga jelas.

Yang dilaporkan disini adalah dana Rp 75 miliar untuk pembebasan 9,5 kilometer dan lebar 40 meter. Sebab, dana itu terserap, tapi yang sudah dibayar hanya 3 kilometer dan lebar 40 meter. “Yang 6 kilometer diduga dikorupsi dan lahan yang sudah dibebaskan, dananya di-mark up,” sindir Yasin. @ian_lensa