LENSAINDONESIA.COM: Mencegah adanya ‘penumpang gelap’ dalam setiap ajang pemilihan ketua NU, organisasi umat Islam terbesar di Indonesia ini bakal mengubah sistem pemilihan ketua. Jika selama ini pemilihan ketua diserahkan pada mekanisme terbuka dalam pemilihan suara dari perwakilan kepengurusan NU, ke depan pemilihan ketua NU akan dilakukan oleh permusyawaratan ulama’ atau dikenal dengan sebutan ahlul halli wal aqdi.

Perubahan mekanisme pemilihan ketua di tubuh Nahdlatul Ulama’ ini diputuskan dalam rapat pleno PBNU di Wonosobo. Usulan agar pergantian ketua NU melalui sistem ahlul halli wal aqdi diajukan komisi organisasi dan komisi rekomendasi. Seluruh peserta rapat pleno yang digelar di Kampus Universitas Sains Al Qur’an Wonosobo menyetujui usul tersebut.

Sebelumnya, anggota komisi rekomendasi, Abdul Wahid memaparkan, sistem pemilihan langsung untuk menentukan ketua NU tidak menguntungkan karena membuka peluang NU dipimpin oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memahami NU. “Banyak pengurus di tingkat cabang dan wilayah yang tidak kenal NU, sejarah NU,” katanya.

Selain itu, kata Wahid, sistem ahlul halli wal aqdi juga sesuai dengan tradisi NU yang mengutamakan tokoh yang lebih senior dan lebih alim untuk menjadi pemimpin.

Sistem pemilihan pemimpin NU secara langsung melalui pemungutan suara dimulai sejak NU menjadi partai politik pada tahun 1950-an dan keterusan hingga sekarang.@licom/ara