LENSAINDONESIA.COM: Guna meminimalisir potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menghimbau, agar Pemprov  Jateng  menggunakan sistem non cash transaction.

“Dengan sistem transaksi tidak langsung ini, faktanya potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat terbuka. Maka perlu adanya sistem yang lebih ketat” terang Hadi Purnomo, Ketua BPK RI, usai penandatangan nota kesepakatan Pemprov Jateng dengan BPK RI di lantai IV Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Jum’at kemarin(13/9/2013).

Hadi Purnomo menambahkan, sistem tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah serta upaya pencegahan terjadinya potensi korupsi.

Untuk itu, lanjut dia, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan dalam jasa pelalangan dan pengadaan barang,  jasa dan lelang umum. BPK menginginkan supaya proses pengadaan barang dan jasa oleh pemenang tender harus melalui pihak keempat, yakni melalui sistem elektronik atau online, sehingga dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas.

Orang nomor satu di BPK ini mencontohkan, kasus yang terjadi pada Bank Century dan Hambalang, permasalahan korupsi muncul akibat transaksi-transaksi tunai tidak melalui sistem perbankan.

Dijelaskannya, implementasi Permprov Jateng dapat mengatur non cash transaction (NCT) di dalam buku kontrak perjanjian, atau perikatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pihak ketiga.

“BPK yakin transaksi tersebut dapat di trace, ditelusuri, di tracking secara mudah dan terdokumentasi,” jelasnya.

Sistem NCT ini, menurut dia, tak hanya akan dicoba  di Jateng,  namun di lima provinsi lain seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan Yogyakarta.

“Jateng menjadi uji coba terhadap penyelanggaran keuangan daerah yang transparan dan akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara fisik, dokumentasi dan statistik,” imbuh dia.@nur_sholikin