LENSAINDONESIA.COM: Program mobil Low Cost Green Car (LCGC) yang resmi dirilis pemerintah pusat bakal dihadang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Ini terkait  munculnya beragam aturan, seperti pajak dan peraturan nomer polisi ganjil genap.

Kementerian Perindustrian pun membela program yang diklaim sebagai “Green Car” itu sebagai kesempatan bagi masyarakat luas memiliki kendaraan pribadi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Erik Satrya Wardhana mengaku  memahami rencana Jokowi itu. Mengingat, pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI harus dibatasi, karena kemacetan dan polusi semakin parah.

“Dengan catatan Pemda DKI harus segera mempercepat ketersediaan transportasi publik yang memadai dan layak,” katanya di Jakarta, Minggu, (15/9/2013).

Erik juga mencatat, diberlakukannya mobil mungil “Green Car” berkapasitas kisaran 1000 cc, namun tetap saja menimbulkan polusi yang merugikan masyarakat luas.

“Jangan lupa, pemiliknya menggunakan fasilitas jalan umum yang dibiayai negara dan salah satu sumbernya adalah pajak,” terangnya.

Dia juga menegaskan, kebijakan pemerintah pusat membebaskan pajak PPnBM terhadap LCGC, dengan alasan supaya terjangkau harganya oleh masyarakat berpendapatan kecil-menengah, tidak sepenuhnya tepat.

“Karena, semurah apa pun harga LCGC, tetap saja merupakan barang eksklusif. Akan lebih banyak masyarakat yang tidak mampu membeli ketimbang yang mampu,” kritik anggota DPR dari Fraksi Hanura ini.

Erik juga menyoal pembebasan pajak PPnBM untuk LCGC. Menurutnya, kendaraan bermotor berbahan bakar gas, listrik atau yang ramah lingkungan lainnya, memang layak diberikan insentif. Tapi, tidak berarti harus bebas pajak sama sekali.

Apalagi dalam kondisi keuangan negara yang sedang dalam krisis seperti sekarang ini. Pembebasan
pajak terhadap LCGC malah bisa diartikan memberikan beban tambahan bagi keuangan negara.

Pembebasan pajak mewah yang merupakan insentif bagi LCGC ini, lanjut dia, juga bisa berarti disinsentif bagi program mobil nasional.

“Ini sekaligus juga menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya memang tidak berniat mengembangkan mobil nasional,” tuturnya.

Menurutnya, DPR juga mengawasi realisasi kandungan lokal dalam LCGC yang digadang-gadang mencapai 80 persen. Dampak rentetan LCGC yang diharapkan dinikmati industri manufaktur penyuplai suku cadang dan terciptanya lapangan kerja, harus terwujud. @firdausi