Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE PROOTONOMI

DPRD Jabar Pertanyakan Perubahan Status BPR 

LENSAINDONESIA.COM: Usulan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) tentang perubahan status Perusahaan Daerah (PD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menjadi Perusahaan Terbatas  (PT) oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kepada DPRD Jabar, mendapat sorotan tajam dari seluruh Fraksi-fraksi di DPRD Jabar.

Dalam pandangan umum,  FPDI Perjuangan yang ditandatangani Ketua Fraksi Ir  Herry Mei Oloan dan Sekretaris Ineu Purwadewi itu, mempertanyakan hasil merger PD BPR Kab Garut, Subang, Cianjur dan Tasikmalaya
yang  menjadi PT PBR. Fraksi PDIP juga mempertanyakan, perisapan dan perencanaan bisnis plan setelah menjadi PT BPR

Disisi lain, pihaknya juga menyoroti bentuk komitment PT BPR terhadap pelaku KUKM, yang selama ini menjadi mitra dan telah dibantu.  Setelah menjadi PT BPR, F-PDIP  berharap, keberaadaan BPR tetap menjadi mitra UKM yang ada di desa-desa, dan tidak hanya memikirkan keuntungan semata.

Sementara, Fraksi Golkar yang ditandatangani Ali Hasan dan  Yoga Santosa, mengatakan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Perda No.14 / 2010, yang mengharuskan merger antar PD BPR dan melakukan perubahan
status dari PD menjadi PT harus terlebih dahulu dikaji, dikoordinasikan antara BPR agar tetap dalam kondusif.

Fraksi PPP, yang ditandaatangani Ketua Neng Madinah R dan Sekretaris Dony A Munir, meminta penjelasan kepada Gubernur terkait kondisi BPR yang merger, yang menyangkut 5 (lima) aspek penilaian, yakni capital, asset, Management, Earing atau rentanbilitas dan likuiditasnya.

Sementar itu, F-PKS yang  ditandatangani Ketua, Imam Budi Hartono, menyoroti soal persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menjadi PT PBR, sehingga diharapkan setelah merger dan beroprasi semakin profesional dalam pengelolaan dan kinerjanya.

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Partai Gerindra berharap, hasil merger PD BPR menjadi PT dinilai lebih optimal dalam pengelolaan asset daerah. Selain itu, Gerindra juga meminta Gubernur agar keberadaan PT BPR nanti tidak dijadikan target PAD.

Baca Juga:  Menuju Piala Dunia U-20, KONI Jatim minta Khofifah dan Risma urus Stadion GBT bersama

Selain itu, keberadan BPR dinilai motor penggerak perekonomian masyarakat di pedesaan. Namun, sesuai dengan perkembangan perekonomiaan dituntut perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif. Sehingga, F-PAN menilai perubahan status boleh saja asalkan sudah mendapat persetujuan dari pemilik modal lainnya. @husein