Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
HEADLINE PROOTONOMI

TKI Karawang mbludak, DPRD Jabar minta masukan tokoh masyarakat 

LENSAINDONESIA.COM: TKI Karawang jadi perhatian khusus pemerintahan Jawa Barat.  Sejak disetujuinya usulan 11  rancangan peraturan yang disampaikan Gubernur kepada DPRD Jabar beberapa waktu lalu, kini  komisi-komisi di DPRD Jabar tengah mengkaji dan mencari masukan.

Dalam rapat di berbagai komisi itu,  menyerap masukan dari kabupaten/kota termasuk juga para tokoh masyarakat dan para akademisi. Di antara 11 usulan Raperda tersebut, terdapat satu Raperda soal perlindungan dan penempatan TKI, yang mengharuskan Komisi E harus turun lapangan untuk meninjau ke Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu kantong penyedia TKI.

“Dari hasil peninjauan yang diperkuat dengan keterangan pihak Dinas Tenaga Kerja setempat, daerah tersebut memang menjadi salah satu daerah yang menjadi kantong TKI. Dari informasi yang dihimpun jumlah TKI yang bekerja khususnya di luar negeri jumlahnya mencapai ribuan, ungkap Anggota Komisi E DPRD Jabar, Humar Dani kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro, Bandung, Senin (23/09/2013)

Lebih lanjut Humar menuturkan, dari draft yang sudah disampaikan pihak eksekutif atas Raperda tentang Perlindungan dan Penempatan TKI asal Jabar, selain Karawang juga ada daerah lain yang menjadi kantong-kantong TKI.

“Informasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada 5 daerah penyumbang terbesar TKI, antara lain, Kabupaten Cirebon 129.717 orang, Indramayu 95.581 orang, Cianjur 89.182 orang dan Kabupaten Sukabumi 55.207 orang,” terangnya.

Keberadaan aturan berupa Perda dianggap penting, mengingat TKI asal Jabar menempati peringkat teratas secara nasional. Mengingat masalah yang dihadapi saat ini dari beberapa kasus yang menimpa TKI daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum atau kurang diberikan perlindungan.

Selama ini, dalam rangka fasilitasi TKI khususnya yang berangkat ke luar negeri, peran daerah terbatas  hanya pengeluaran kartu pencari kerja.

“Sementara, untuk pemberangkatan yang mempunyai tanggung jawab adalah pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui BP3TKI.Dengan kewenangan terbatas untuk daerah,” pungkasnya. @husein