LENSAINDONESIA.COM: Pemilu sudah semakin dekat, namun hingga kini pembahasan revisi UU Pilpres belum juga selesai dibahas oleh DPR. Dikhawatirkan menggangu kesiapan Pemilu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghendaki agar pembahasan revisi UU Pilpres segera dihentikan.

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain menilai pembahasan UU Pilpres yang hingga kini belum selesai akan membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bingung. Sebab, pelaksanaan Pemilu sudah semakin dekat. “PKB sejak dulu meminta agar pembahasan revisi UU Pilpres dihentikan. Sejak awal rapat belum pernah terdapat kesepakatan antar fraksi poin apa saja yang ingin direvisi,” kata Malik di Gedung DPR, Kamis, (26/9).

Menurut dia, PKB konsisten menolak pembahasan UU Pilpres untuk direvisi di Badan Legislasi (Baleg). Tujuannya, agar KPU bisa segera memutuskan untuk tetap memakai UU Pilpres sebagai aturan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. KPU membutuhkan pijakan aturan yang jelas dalam mempersiapkan tahapan pemilu. Dia mendesak agar Baleg segera mengambil sikap tegas menyikapi pro kontra pembahasan revisi UU Pilpres ini.

“Makanya Baleg harus segera mengambil sikap dengan menghentikan pembahasan RUU Pilpres, selain itu juga memberikan keputusan yang jelas agar KPU tetap menggunakan UU Pilpres sekarang,” ujarnya.

Selain itu, Wasekjen PKB ini menilai, alasan fraksi-fraksi untuk melakukan revisi cenderung politis. Mereka ingin menghilangkan Presidential Threshold agar dapat mengusung capres sendiri tanpa perlu koalisi. “Jika sikap Baleg masih ragu-ragu, tidak segera menghentikan pembahasan, maka KPU bisa terganggu kinerjanya. PKB tetap ingin RUU ini dicabut dari Prolegnas, diharapkan paripurna mencabut RUU ini,” pungkasnya.@endang