Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Opini Bebas

Jika Blok Mahakam kembali dikuasai Total, rakyat Kaltim minta merdeka 

LENSAINDONESIA.COM: Masih belum hilang dari ingatan kita saat kuasa hukum Judith J Navarro Dipodiputro, OC Kaligis di sela-sela sidang lanjutan yang ke-14 kalinya digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta pada 1 Juli 2013 lalu mengatakan bahwa pemberhentian secara sepihak yang dilakukan Total E&P Indonesie asal Prancis terhadap Judith jelas melanggar hukum. Sebab, pemberhentian itu tanpa melalui SKK Migas (sebelumnya BP Migas). Sementara sebelum mempekerjakan Judith sebagai Vice President Corporate Communication, Government Relations and Corporate Social Responsibility (SCR), Total lebih dulu meminta izin kepada BP Migas, sehingga Total terlihat sekali sangat otoriter dalam kasus pemberhentian Judith.

Vice President Human Resorces Communications and General Services Total, Arividya Noviyanto saat bersaksi dalam sidang sengketa perselisihan pemutusan hubungan kerja, antara Total sebagai penggugat dan Judith sebagai tergugat, mengakui belum minta izin dan persetujuan kepada SKK Migas terkait rencana Total memberhentikan Judith. Dikatakan Kaligis, ada beberapa hal yang tidak benar yang selama ini sudah dilakukan Total. Salah satu kebobrokan itu menurut Kaligis, adalah perjanjian antara Total dan Pertamina yang bersifat konfedensial serta masalah keuangan. Kalau tidak karena itu semua, perkara Judith ini tidak mungkin sampai di PHI. Karena itulah Total merasa ketakutan. Sebentar lagi, ancam Kaligis, semua kecurangan yang pernah dilakukan Total akan terbongkar. Termasuk penggunaan bahan bakar solar bagian negara untuk bunker kapal-kapal yang dioperasikan mereka di perairan Blok Mahakam, Kalimantan Timur, yang tidak transparan.

Selanjutnya dari sumber Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam (ARKBM) yang mendampingi tim investigasi dari sebuah televisi swasta melalui pesan pendek ke markas Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) pada 28/9/2013 pukul 20.06 WIB menginformasikan hasil investigasinya selama lima hari disebutkan luar biasa. Banyak sekali ditemukan kehidupan masyarakat Kaltim sangat kontras dengan mega proyek Blok Mahakam yang terus menerus diperebutkan Total dan Inpex Corporation asal Jepang untuk memperpanjang kontraknya yang habis di tahun 2017 itu.

Baca Juga:  Ini nama 26 atlet yang lolos ke final Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis 2019 di Surabaya

Di Bontang terjadi krisis listrik. Di Muara Badak, masyarakat sekitar miskin tanpa listrik. Di Sanipah, masyarakat yang berdekatan dengan onshore miskin dan tanpa listrik. Total dan Inpex hanya mengeruk kekayaan sumber daya alam migas Kalimantan Timur tetapi tidak pernah mau membangun daerah dan masyarakat sekitar. Program CSR Total oleh ARKBM dianggap sebagai euforia dan sekedar mengangkat image Total semata, bahkan terkesan charity.

“Jalan banyak yang rusak, listrik dan infrastruktur yang mestinya diperhatikan, sama sekali tidak ada andil sedikit pun yang diberikan Total dan Inpex. Tidak ada legacy sedikit pun yang ditinggalkan mereka selain kerusakan alam, pencemaran lingkungan dengan biaya recoverynya yang maha besar itu,” ungkap sumber dari ARKBM yang tidak mau disebutkan namanya.

Jika saja saat Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan dipanggil Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo pada Kamis (26/9/2013) benar-benar tidak mau mendengar kesanggupan Pertamina untuk mengelola sekaligus menjadi oprator Blok Mahakam pasca 2017, kemudian Pemerintah memutuskan Kontrak Kerja Sama (KKS) Total dan Inpex di Blok Mahakam diperpanjang dengan memberi saham 30 persen kepada Pertamina selama masa transisi 5 tahun (2017-2022) yang sama sekali tidak pernah diminta Pertamina.

Komandan GNM Binsar Effendi Hutabarat yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) menegaskan, itu jelas, selain melukai bathin Judith,juga sangat menyakitkan masyarakat Kaltim, sekaligus mengusik rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang melalui petisi 17 Oktober 2012 sudah pernah menuntut Blok Mahakam diserahkan untuk negara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Oleh sebab itu, GNM meminta Menteri ESDM Jero Wacik harus bertanggungjawab penuh jika memaksakan kontrak Total dan Inpex diperpanjang di Blok Mahakam, lalu rakyat Kaltim minta merdeka. “Isu untuk memisahkan diri dari NKRI ini sudah pernah mengemuka tapi masih belum perlu dikumandangkan, soalnya Pemerintah masih beralasan sedang di evaluasi. Jika hasil evaluasi akhirnya memutuskan kontrak Total dan Inpex diperpanjang, sangat mungkin isu sensitif itu terpaksa dicetuskan oleh masyarakat Kaltim, dan Jero Wacik serta Presiden SBY harus bertanggungjawab,” tutur Koordinator Eksekutif GNM, Muslim Arbi yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU).@licom

Baca Juga:  Polisi tangkap Eggi Sudjana jelang pelantikan presiden