LENSAINDONESIA.COM: Pengelolaan industri minyak dan gas bumi di Indonesia dihadapkan pada banyak persoalan. Bahkan, persoalan yang dihadapi dapat diklasifikasikan sebagai permasalahan kompleks.

Permasalahan pertama yang paling krusial adalah ketidakmampuan Indonesia menjalankan amanat UUD 45 pasal 33 yang menyebutkan, bumi, air, serta kekayaan di dalamnya dikelola negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. “Sulit bagi kita mengelola energi kita sendiri, APBN kita memungkinkan,” ujar anggota DPR Komisi VII DPR RI Satya Negara saat diskusi publik tentang kepastian hukum industri migas, di FX Plaza, Sudirman, Jakarta, Rabu (2/10).

Namun, lanjut dia, hal ini bisa diakali dengan pembentukan sistem yang berpedoman pada nasionalisme. Caranya, dengan melahirkan legislasi yang tidak serta merta mengkambinghitamkan kondisi APBN. “Di situlah peran legislasi, harus menggunakan kepandaiannya mengakali hal-hal semacam ini,” terang dia.

Selain itu, ujar dia, permasalahan selanjutnya ada pada sistem setor Pertamina kepada pemerintah pusat, yang menyebabkan Pertamina sulit mengembangkan diri. Dalam sistem ini, Pertamina diwajibkan menyetor pendapatan perkapitanya pada pemerintah pusat, yang kemudian nantinya pemerintah pusat mengembalikan uang pertamina dalam angka 5 persen. “Itupun belum termasuk pajak. Padahal, jika melirik perusahaan minyak tetangga (Petronas),” jelas dia.

Menurutnya, Petronas mendapatkan hak utuh atas pendapatan perkapitanya. Uang itu Petronas gunakan untuk pengembangan teknologi, sumber daya, dan faktor-faktor lain untuk mendukung pengelolaan energinya sendiri. Faktor lainnya adalah ketidakjelasan porsi antara operator (yang biasanya diduduki asing), penguasa pertambangan (pemerintah), dan pengawas. “Yang selama ini terjadi adalah tumpang tindih,” terang Satya Negara. @yudisstira