LENSAINDONESIA.COM: Likuidasi 6 perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan Pemerintah provinsi DKI Jakarta dilakukan untuk menyelamatkan aset Pemda. Tapi, DPRD DKI Jakarta meragukan keseriusan, bahkan curiga nasibnya setelah dibubarkan.

“Aset tanah BUMD itu semua strategis. Tapi, posisinya belum jelas. Saya minta Gubernur untuk menjelaskan,” ujar Wakil Ketua DPRD, DKI Jakarta, Priya Ramadani, di ruang kerjanya, Selasa (8/10/13) terkait pembubaran perusahaan daerah itu.

Selain itu, saat ini DPRD juga tengah memantau keberadaan BUMD yang tidak jadi dilikuidasi, yakni PD Dharma Jaya. “Yang selamat itu dapat penyertaan modal perusahaan dari APBD. Itu duit rakyat. Harus dipertanggungjawabkan. BUMD terlalu enak setiap ada masalah pasti dapat suntikan dana,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa Likuidasi dilakukan untuk menyelamatkan aset pemda DKI berupa lahan dan bangunan namun hingga saat ini proses likusidasi masih belum jelas. Kejelasan aset ini penting baginya. “Jangan sampai kejadian lagi aset DKI hilang karena tidak diurus. Hilangnya aset justru merugikan masyarakat DKI,” tegasnya dengan nada curiga.

Sebelumnya diberitakan, dari 26 Badan Usaha Milik daerah yang ada, Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan likuidasi 6 di antaranya. Pasalnya, keenam perusahaan plat merah ini dianggap membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Keenam BUMD yang dianggap merugikan karena kesalahan pengelolaan managementnya itu antara lain yakni PT. Pakuan, PT. Grahasari Surya Jaya, PT. Rheem Indonesia, PT. Bumi Grafika Jaya, PT. Alakasa Industrindo, Tbk dan PT. Determinan Indah. @silma