LENSAINDONESIA.COM: Mencuatnya kabar terkait sertifikasi kepemilikan Pulau Galang yang ada di perbatasan Surabaya-Gresik atas nama beberapa orang melalui Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Gresik, ditanggapi langsung oleh Gubernur Jatim, Soekarwo.

Kata dia, Pulau Galang saat ini berstatus quo yang dikuasai oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi dilimpahkan kepada Pemprov Jawa Timur.

“Sesuai Perda RTRW Pemprov Jatim, Pulau Galang itu kita rekomendasi sebagai daerah konservasi. Kalau memang pulau itu ada yang mensertifikatkan, berarti ada pelanggaran pidana,” tegas Soekarwo kepada LICOM, Minggu (13/10/2013).

Untuk memastikan kabar tersebut, Soekarwo yang kembali terpilih jadi Gubernur Jatim periode 2014-2019 ini meminta jajaran lembaga dinas memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim. “Dalam waktu dekat kita segera panggil BPN Jatim,” cetusnya.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini juga mengancam, kalau benar sertifikasi itu telah beredar dan dimiliki oleh beberapa orang, maka pemprov tidak akan tinggal diam dan membawa kasus itu ke jalur hukum.

“Kalau memang sertifikat itu sudah muncul, kami akan menyerahkan ke polisi. Karena munculnya sertifikat itu liar dan tidak ada amdalnya,” tegas Soekarwo.

Dikabarkan, keberadaan Pulau Galang yang jadi konservasi tanaman mangrove ini menjadi rebutan dua daerah, yakni Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya.

Pulau Galang tidak menutup kemungkinan akan menjadi pulau strategis, karena berdekatan dengan Teluk Lamong yang akan menjadi pelabuhan berkelas internasional.

Tapi kabar terbaru menyebutkan, bahwa pulau seluas 17 hektare itu, dikabarkan sudah dimiliki dan bersertifikat atas nama perorangan.@sarifa