LENSAIDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini memaparkan persiapan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara atau logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2014,di Gedung KPU Pusat, Jakarta, kamis (17/10/2013).

Dalam kegiatan ini, KPU turut merilis rincian anggaran persiapan pengadaan dan distribusi perlengkapan logistik Pemilu 2014.

Dalam data yang ada, KPU merinci sejumlah anggaran biaya dalam pelaksanaan persiapan dan distribusi logistik Pemilu, diantaranya yakni untuk pengadaan surat suara, KPU menganggarkan dana kurang lebih sebesar Rp. 760.119. 567. 000,00 (760 miliar rupiah). Sedangkan, untuk keperluan formulir model C, D, DA, dan DC, beserta DCT anggota DPR/DPD, KPU menganggarkan biaya sebesar Rp 38. 325. 027.000, 00 (38 Milyar Rupiah).

Selanjutnya, untuk keperluan tinta dan sidik jari, KPU menganggarkan Rp 24. 091. 400.000,00 (24 Milyar Rupiah). Kemudian, untuk keperluan segel dan hologram, anggaran KPU adalah Rp. 13. 859. 271.000,00 (13 miliar rupiah). Dan yang terakhir adalah untuk kebutuhan alat bantu tuna netra sebesar Rp. 8. 431. 990.000,00 (8 Milyar Rupiah).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Arif Rahman Hakim, rincian tersebut dibagi ke dalam lima kebutuhan pokok logistik Pemilu. Yakni, surat suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota, kemudian Formulir model C, D, DA, dan DC serta daftar calon tetap anggota DPR dan DPD, tinta sidik jari, segel-hologram dan alat bantu penyandang cacat.

Dalam kegiatan ini, Arif juga menjelaskan, bahwa proses lelang terhadap kebutuhan logistik Pemilu, kini telah memasuki tahapan pra-kualifikasi, terhitung sejak tanggal 16 oktober kemarin, hingga tanggal 13 november 2013 mendatang. Kemudian,
untuk proses pelelangannya, Arif mengatakan, akan dimulai dari tanggal 14 November sampai tanggal 16 desember 2013 mendatang.

“Proses pelelangan kebutuhan logistik Pemilu sudah masuk tahapan pra-kualifikasi, sejak kemarin, tanggal 16 Oktober, hingga nanti tanggal 13 November 2013. Sedangkan untuk proses pelelangannya sendiri, akan dimulai setelah tahapan pra-kualifikasi yakni tanggal 14 november sampai 16 desember 2013 nanti,” terang Arif.

Dalam kegiatan itu, KPU turut mengundang beberapa perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

Menurut Arif, logistik Pemilu adalah salah satu unsur terpenting dalam proses penyelenggaraan Pemilu, maka dari itu, pihaknya akan berusaha agar proses pengelolaan, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan dan distribusi dilakukan secara
terbuka, transparan dan profesional. @yudisstira