LENSAINDONESIA.COM: Pengamat politik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Augus Melaz mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak boleh diam lantaran ketiadaan pengawas Pemilu luar negeri akibat minimnya anggaran.

“Kalau menurut saya, Bawaslu nggak boleh diam aja menyatakan dan seolah-olah menerima ini kayak takdir gitu. Bahwa memang tahun anggaran kami tidak sampai ke PPLN, kan kita nggak tahu apakah waktu perencanaan sebelumnya skema anggaran untuk PPLN sudah dibuat,” kata Augus di kantor Bawaslu Jakarta, Sabtu (19/10/2013).

Menurut dia, pada tenggat waktu yang ditentukan, urusan daftar pemilih luar negeri harus ada yang mengawasi. Pengawasnya pun tidak hanya sekadar masyarakat yang ada di luar negeri, tapi mereka yang dapat mandat. Sebab, ada konsekuensi pidana.

“Ya jadi kalau tidak ada pengawasan, yang dapil luar negeri senang. Iya dong, bisa manipulasi apapun,” tandasnya.

Augus mempertanyakan ketiadaan anggaran bagi PPLN. Apakah Komisi II atau Menteri Keuangan yang menahan anggarannya. Seharusnya, persoalan anggaran PPLN sudah diperkirakan sejak awal karena semua pemilih yang dari luar negeri masuknya ke Dapil DKI Jakarta.

“Kalau harapan ya masih ada. Tapi maksud saya gini, memastikn berapa jumlah pemilih kita yang ada di luar negeri, itu artinya kita hanya bisa teken hanya dari KPU,” katanya.

KPU sendiri seperti diketahui menyatakan masih ada 7 kantor perwakilan yang belum memberikan DPT. “Nah persoalannya, apakah itu akurat dan final? Padahal UU memberikan ke Bawaslu untuk pengawasan, salah satunya untuk hal DPT kita di luar negeri,” paparnya.@endang