LENSAINDONESIA.COM: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mendesak Gubernur Jatim membebaskan KM Senja Papua, yang dilarang berlayar kemabali ke Kabupaten Kaima, Papua barat oleh Pol Airut Pelabuhan Tanjung Perak.

Karena penahanan ini kian memperkecil jumlah kapal yang berlayar, menuju Paua Barat. Sebab selama ini arus barang ke Indonesia Timur sudah sulit karena sedikitnya armada. Sedang kapal yang ada pun, belum tentu mau berlayar, karena mahalnya biaya opresional. l

Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, Dedi Suhajadi mengatakan, seiring dengan sedikitnya jumlah kapal yang ada di Indonesia saat ini, kian menjadi lahan pungutan liar (Pungli) oleh instansi kepolisian air dan udara (pol-airud).

Berdasarkan laporan dari Indonesian National Shipowner Assosiation (INSA), penahanan KM Senja Papua, kian menunjukkan bahwa banyak instansi yang belum berpihak pada dunia usaha.

“Adanya laporan dari INSA tentang KM Senja Papua yang saat ini ditahan oleh Pol-Airud, itu benar-benar membuat kami marah. Karena, tidak ada dasar kuat yang membuktikan Kapal tersebut bersalah. Justru kami yang merasa dirugikan, karena Kapal tersebut harusnya mengantar sembako ke Papua, yang notabenenya kekurangan pangan, ini sangat menghambat, kan kasihan mereka harus menunggu,” jelasnya pada LICOM, saat di temui di Graha Kadin Jatim. Senin (28/10/2013).

Dijelaskannya, Kadin Jatim sudah sepakat dengan Gubernur, dalam meramaikan pasar domestik untuk memperlancar arus logistik melalui jalur laut ke seluruh Indonesia, khususnya bagian timur. Hal ini dikarenakan, besarnya distribusi Jatim untuk sektor pangan ke wilayah tersebut. Jumlahnya mencapai 70 persen, yang diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Penahanan kapal yang bermuatan sembako tersebut membuat sebagian kalangan merugi terutama pemilik kapal, dan pemilik barang hingga Rp 867 juta.

“Kapal ini mulai sandar 23 September 2013 dengan muatan sembako, yang nantinya akan kami kirim ke Papua. Namun, pada tanggal 2 Oktober kemarin, pihak kami tidak mendapatkan ijin layar. Tentunya membuat kami merugi hingga ratusan juta,” ujar salah satu perwakilan INSA.

Menurutnya, dengan adanya kasus ini, pihaknya beserta Kadin yang notabenenya sebagai induknya, akan membawa kepada pihak Kepolisian dan Pemerintah Provinsi, terutama Gubernur Jatim. Hal ini tentunya menjadi hambatan yang paling berpengaruh dalam kemajuan perekonomian nasional.

“Kami sudah melaporkan secara langsung ke Kapolda Jatim, dan insya’allah besok bertemu, agar mereka (pol-airud) tidak semena-mena dengan jabatan atau instansi tempat mereka bekerja,” tegasnya dengan nada kesal.

Anehnya, penahan ini tidak ada berita acara sama sekali. Itu membuat pihak Kadin beserta para anggotanya yang tergabung dalam INSA marah besar.

“Dan lucunya, mereka menahannya itu tanpa ada landasan yang kuat, bahkan berita acarapun sampai saat ini juga belum sampai di tangan saya. Ada apa ini ?” kata Dedi seolah bertanya.@dony_maulana