LENSAINDONESIA.COM: Di tengah gonjang-ganjing bocornya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rudi Rubiandini atas kasus suap SKK Migas ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan membuka kembali penyelidikan atas skandal penyewaan Kapal Joko Tole pada masa SKK Migas masih bernama BP Migas.

Ketua KPK, Abraham Samad mengungkapkan, KPK sedang menangani korupsi yang merugikan negara oleh BP Migas saat dipimpin Priyono saat itu, kasus penangkapan Ketua SKK Migas saat ini diakui menjadi gerbangnya.

“Kasus Pak Rudi ini kan jadi gerbang KPK untuk mengusut tuntas kasus yang terjadi di sumber daya energi kita,” tegas Ketua KPK, Abraham Samad saat dihubungi LICOM, Rabu (30/10/2013).

Abraham pun mengaku kini pihaknya masih mempelajari dokumen-dokumen yang diduga melatarbelakangi skandal mark-up penyewaan kapal angkutan Migas tersebut.

Pada kesempatan yang lain, Wakil ketua KPK, Busyro Muqqodas menilai, SKK Migas sudah masuk pantauan KPK sejak lama. Ia mengungkapkan, ada banyak dugaan penyelewangan yang KPK terima sejauh ini.

“Pada bulan Agustus lalu saya sudah terangkan, ada kerugian keuangan negara berdasarkan temuan tim optimalisasi penerimaan negara (OPN) yaitu PNBP dari hasil royalti dan iuran tetap dari sektor mineral dan batubara pada 2003-2011 sebesar Rp 6,77 triliun yang dihitung berdasarkan nilai tukar dolar Rp 9 ribu saat itu,” ujarnya.

Terkait dugaan korupsi penyewaan Kapal Joko Tole sebesar Rp 7 triliun oleh BP Migas, KPK menegaskan bahwa kasus tersebut juga akan dituntaskan dan bahkan pihaknya mengaku sudah ada peluang besar untuk membongarnya. Namun kini pihaknya masih mempelajari dokumen-dokumen yang diduga melatarbelakangi skandal mark-up penyewaan kapal angkutan Migas itu pun tengah dipelajari KPK.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan, sudah ada penyelidikan baru dari hasil pengembangan kasus dugaan suap pengelolaan kegiatan hulu migas di lingkungan SKK Migas.

”Ini mengarah ke Kementerian ESDM. Jadi jelas berkaitan dengan (dugaan keterlibatan pejabat) Kementerian ESDM, penyelidikan ini kan tertutup, saya belum dapat informasi lainnya,” ujar Johan Budi.

Johan Budi menambahkan, penyelidikan biasanya dilakukan untuk menemukan bukti-bukti yang cukup agar kasus ini bisa untuk diproses ke penyidikan.

Sebelumnya diberitakan, bau dugaan korupsi mark up SKK Migas bernilai puluhan milar terkait sewa Wisma Mulia dan furniture itu menyeruak saat ada RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi VII DPR RI dengan Plt Kepala SKK Migas, Johanes Widjonarko. Komisi VII mempertanyakan kenapa harus sewa gedung Wisma Mulia dengan dana cukup besar untuk Kantor SKK Migas.

Selain itu, Komisi VII juga mempertanyakan masalah sewa kapal Joko Tole. Bau ‘busuk’ pun menyeruak lantaran dugaan mark up-nya jauh lebih besar, kabarnya mencapai angka triliunan rupiah setara besaran bail out Century. Saat itu, Johanes Winarko tidak bisa menjawab. Akhirnya, Komisi VII memberi kesempatan untuk menjawab secara tertulis.

Selain itu, anggota BPK, Bahrullah Akbar mengungkapkan bahwa BPK sudah mengantongi hasil audit, namun belum ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang yakni KPK. Menindak lanjuti temuan tersebut bukanlah wewenang BPK. Pasalnya, fungsi BPK hanya sebagai pengaudit dan menyampaikan hasil rekomendasi.@rizky