LENSAINDONESIA.COM: Penetapan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2014 di Jawa Timur dinilai harus berimbang dan tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sugiri Sancoko meminta Pemprov Jatim menyusun formulasi yang bagus untuk menetapkan besaran nilai UMK yang rencananya akan diputuskan pada 21 November mendatang. “Saya kira Gubernur Jatim sudah punya formulasi yang baik dan sudah disampaikan pada kami (Komisi E). Sehingga dalam penetapan besaran UMK nanti semua pihak harus melihat dari sisi keseimbangan,” ujarnya saat dikonfirmasi LICOM, Jumat (1/11/2013).

Sementara menanggapi soal massa buruh di Jatim yang tetap ngotot UMK bisa naik menjadi Rp 3 juta, dia menilai kaum buruh tidak realistis dan hanya melihat untuk keuntungannya sendiri. “Janganlah ngotot seperti itu, nantinya yang rugi malah semuanya. Kan Pakde Karwo (Gubernur Jatim) juga sudah menampung dan memfasilitasi aspirasi mereka. Yang penting harus berimbang antara buruh dan pengusaha,” katanya.

Kalau nantinya tuntutan itu dipaksakan, yang ada malah ancaman pengangguran akan bertambah. “Kalau misalnya dipaksa angka segitu saya khawatir para pengusaha malah gak bisa menggaji mereka. Ini justru yang bahaya, jumlah pengangguran bertambah. Wah saya lagi yang pusing itu. Pokoknya harus ada keseimbangan lah,” tegas Giri (sapaan akrabnya).

Pihaknya mengimbau aksi mogok kerja nasional yang diberlakukan oleh kaum buruh hingga Sabtu (2/11) besok dihentikan dan segera kembali bekerja.

Sementara di Surabaya, aksi arak-arakan demo buruh sudah tidak terlihat lagi hari ini. Juru Bicara Majelis Persatuan Buruh Indonesia (MPBI), Jamaludin mengatakan, buruh Jatim tak lagi melakukan aksi di depan Gedung Grahadi Surabaya karena gubernur sudah menemui dan menyepakati tuntutan buruh Jatim saat demo di Grahadi, Kamis (31/10) kemarin. “Hasil konsolidasi dengan teman-teman, kami tak lagi turun ke Grahadi tapi saat ini konsentrasi massa akan diturunkan ke daerah-daerah industri yang ada di kabupaten/kota,” tandas Jamal. @sarifa