Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Munculnya nama Kapolri Sutarman dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bu Pur alias Sylvia Sholeha dalam kasus Hambalang harus segera diklarifikasi.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Sutarman untuk melakukan klarifikasi agar kinerjanya tak terganggu. “Klarifikasi ini diperlukan agar dalam tugas-tugasnya sebagai Kapolri yang berjanji melakukan pemberantasan korupsi, tidak tersandera,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane kepada LICOM, Minggu (08/12/2013).

Neta juga menyarankan agar Komisi III DPR RI melakukan pemanggilan pada Kapolri Sutarman. Tujuannya sama, untuk mengklarifikasi keterlibatan mantan Kapolda Metro Jaya itu dalam kasus Hambalang.

IPW mengingatkan, tudingan keterlibatan Kapolri Sutarman dalam mengamankan kasus Hambalang perlu diklarifikasi pada KPK dan publik secara umum.

“Jika (BAP) palsu, tentu Polri harus mengusutnya dan mengungkap siapa yang memalsukannya. Jika asli, tentunya KPK harus segera memeriksa Sutarman,” tutur Neta.

Komisi III DPR RI juga diminta mendorong KPK untuk mengungkap dimana dan apa sesungguhnya isi pertemuan antara Bu Pur dengan Kapolri Sutarman, termasuk dugaan keterlibatan istri Sutarman saat adanya permintaan mengamankan kasus Hambalang tersebut disampaikan.

“Perlu diungkap secara transparan, apa maksud dari kata-kata mengamankan? Apakah untuk mengamankan dari gangguan orang-orang tak bertanggung jawab seperti maling misalnya, atau mengamankan dalam arti kasus dugaan korupsinya tidak disentuh oleh aparat penegak hukum seperti Polri,” tandasnya.

Lebih lanjut harus diungkap pula, apa kompensasi dari pengamanan proyek Hambalang, apakah ada gratifikasi di baliknya. BAP Bu Pur juga perlu didalami lagi oleh KPK. Sepintas, permintaan mengamankan kasus Hambalang terasa aneh. Mengingat, posisi Sutarman saat itu sebagai Kapolda Metro.

Untuk memastikan semua pihak, KPK harus memeriksa pihak terkait, termasuk Bu Pur, Sutarman, istrinya dan orang-orang yang terlibat waktu itu.

“Komisi III bertanggung jawab mengawal kasus ini secara tuntas. Sebab Komisi III lah yang melakukan fit and propertest dan menyetujui pengangkatan Sutarman sebagai Kapolri,” pungkasnya.@hermawan