LENSAINDONESIA.COM: Sedikitnya 75 aktivis NU dari Jawa dan Kalimantan yang tergabung dalam Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) menyuarakan resolusi jihad jilid II.

Resolusi jihad jilid II ini berisi lima poin menyoal kedaulatan sumber daya alam Indonesia yang terus digerus asing. Kelima poin resolusi jihad jilid II ini dihasilkan dalam halaqoh selama dua hari di Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng, Jombang.

Kelima poin resolusi jihad jilid II yang dihasilkan dalam halaqoh bertema ‘Mempertahankan Tanah Air dari Kapitalisme Ekstraktif’ ini ialah:

1. Menuntut kepada Pemerintahan Republik Indonesia untuk menghentikan usaha-usaha kapitalis ekstraktif yang membahayakan kedaulatan Indonesia.

2. Menuntut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar memerintahkan perjuangan fi sabilillah guna merebut penguasaan sumber daya alam demi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia.

3. Menyerukan kepada semua warga Nahdliyin dan umat Islam untuk mempertahankan tanah air dari rongrongan kapitalisme ekstraktif dengan merebut dan menasionalisasi penguasaan sumber daya alam.

4. Menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan, mencabut, menolak semua kontrak/izin pengelolaan sumber daya alam yang merusak dan berpotensi merusak daya hidup masyrakat, lingkungan dan tidak sesuai kebutuhan nasional.

5. Menuntut Pemerintahan Republik Indonesia mengembangkan dan memajukan energi terbarukan.

Resolusi jihad jilid II ini lahir bukan tanpa alasan. Berdasar catatan Front Nahdliyin, konflik sumber daya alam merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi Indonesia pasca-reformasi.

Pada tahun 2013 tercatat 232 konflik SDA dan agraria di 98 kabupaten kota di 22 provinsi di Indonesia yang mengorbankan warga, dalam banyak kasus petani dan masyarakat setempat.

Kasus pertambangan batu bara di Samarinda, kasus rencana industri semen di Pati, dan kasus perebutan lahan di Urutsewu, Kebumen adalah beberapa di antaranya.

Di Mojokerto dan Jombang, ratusan titik penambangan galian beroperasi illegal dan membahayakan lingkungan, karena berpotensi menyebabkan banjir dan hilangnya sumber mata air untuk konsumsi dan keperluan warga.

Di Sidoarjo, problem pembayaran korban Lumpur Lapindo tetap menjadi tuntutan korban. Di sisi lain, beberapa titik pengeboran minyak di kabupaten tersebut diam diam telah beroperasi tanpa memperdulikan protes warga.

Di Jember, eksplorasi pasir besi yang eksploitatif juga ditolak oleh warga setempat karena dianggap mengancam ekosistem dan kehidupan lingkungan mereka.

Problem yang sama juga dihadapi oleh warga Banyuwangi. Kandungan emas di wilayah Tumpangpitu dieksploitasi secara sepihak tanpa mempedulika protes dan keberatan warga. Sebagian besar dari warga yang menjadi korban adalah warga Nahdliyin.

Sebelum deklarasi lima poin resolusi jihad jilid II itu dibacakan, peserta halaqoh melakukan ruwat bumi. Kesenian barongan dari Pati Jawa Tengah dan penanaman kendil berisi biji-bijian di depan Universitas Hasyim Asy’ari.

“Penanaman dan barongan ini sebagai simbol komitmen FNKSDA untuk melawan setiap upaya pengambilan sumber daya alam yang merugikan warga,” kata Aaan Anshori, juru bicara FNKSDA kepada LICOM.@licom