LENSAINDONESIA.COM: Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Hasyim Muzadi, mengatakan Pemerintah wajib melibatkan ulama dalam penanganan konflik berkepanjangan antara Sunni-Syiah di Indonesia.

Menurut Hasyim, langkah rekonsiliasi yang dilakukan Pemerintah (dalam hal ini Presiden SBY) dalam penyelesaian konflik Sunni-Syiah di Sampang, Madura, tidaklah tepat.

“Mungkin bisa kalau menggunakan orang lain. Kalau beliau sendiri (SBY) yang mindsetnya politik, memasuki bagian yang berhubungan dengan ideologi, itu bisa keteteran, gitu. Coba libatkan ulama,” ungkap Hasyim saat dihubungi LICOM, dari Jakarta, Senin (9/12/2013).

Menurut Hasyim, dalam konflik sunni-syiah, ada hal-hal yang terbuka dan tertutup untuk dikompromikan. Dari hal-hal yang terbuka itulah, menurut Hasyim, permasalahan ini dapat dikompromikan.

“Di dalam Sunni-Syiah, ada sesuatu yang tidak dapat dikompromikan, tapi ada sesuatu juga yang bisa dikompromikan,” pungkasnya.

“Yang tidak dikompromikan adalah masalah-masalah syariat. Yang harus dikompromikan adalah masing-masing tidak sama, harus ada ukuwah. Nah di sini peluangnya,” jelas Hasyim.

Hasyim mengatakan, dalam upaya merukunkan Sunni-Syiah di Indonesia, ulama yang harus dilibatkan adalah ulama sangat mengerti perbedaan antara Sunni-Syiah. Dan yang terpenting, Ulama yang dilibatkan, haruslah Ulama yang dapat diterima oleh Sunni maupun Syiah.

“Nah, untuk bisa meyakinkan ada ukuwah, itu harus orang yang sangat mengerti perbedaan itu. Ulama harus dilibatkan. Dan ulamanya ini harus yang bisa diterima keduanya,” ungkap Hasyim.

Hasyim menyarankan agar Pemerintah melibatkan ulama-ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam upaya merukunkan konflik ini.

“Ya saya kirakan bisa dicarilah. Saya nggak mau menunjuk orangnya, tapi dengan berunding, di MUI itukan banyak orang-orangnya,” terang Hasyim.

Kepada dirinya pribadi, Hasyim mengaku, Pemerintah belum pernah memintanya untuk membantu upaya penanganan konflik ini. Namun, ia mengaku, dirinya pernah diundang oleh masyarakat Sampang untuk meredakan konflik ini.

“Saya minta ndak pernah . Kalau cuma orang Sampang undang saya iya. Tapi kalau Pemerintah, misalnya, Depag (Departemen Agama) atau Pemprov (Pemerintah Agama), nggak kok. Kalau ndak, Alhamdulillah ringan kok. Kok cari perkara,” tutur Hasyim.

Hasyim menyatakan, meski konflik sunni-syiah adalah konflik berskala internasional, di Indonesia sendiri, dirinya optimis konflik ini dapat diredakan dengan cara yang tepat, mengingat masih ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk merukunkan kedua belah pihak.

Hasyim menegaskan, tidak boleh ada politisasi dalam penanganan konflik berlatar belakang agama ini. Menurutnya, penanganan yang tidak tepat justru akan memperkeruh situasi.

“Iya internasional. Tetapi sesama muslimkan ada ruang untuk ukuwahnya. Lalu siapa yang mampu menciptakan persepsi itu, apa politisi? Ndak. Apa duit? Ndaklah. Malah kalau ada duit dateng, masuk, tambah parah,” tegasnya. @yudisstira