LENSAINDONESIA.COM: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menganggap, pemberian uang dari keluarga yang memiliki hajatan pernikahan kepada penghulu yang dipanggil ke rumah merupakan hal yang manusiawi.

Karena pemberian itu sebagai pengganti transportasi perjalanan menuju rumah atau masjid sebagai tempat akad nikah.

Tapi karena kasus tuduhan gratifikasi terhadap salah seorang penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) yang terjadi di Kota Kediri sudah masuk ranah hukum, maka pihaknya minta Kanwil Kemenag Jawa Timur segera mencari solusi terkait masalah itu.

Ketua MUI Jatim, KH. Abdusshomad Buchori menilai, jika persoalan itu dibiarkan berlarut-larut maka akan membuat resah masyarakat.

“Masalah ini harus segera dituntaskan, Kemenag Jatim harus memanggil semua yang terlibat dan mencarikan solusinya,” ujarnya pada LICOM, Selasa (10/12).

Kasus gratifikasi yang terjadi itu, kata dia, karena adanya patokan harga dari oknum tertentu. Kepada keluarga yang memiliki hajatan pernikahan, biasanya ditentukan besaran biaya yang dikeluarkan.

“Kalau nikah di KUA kan biayanya hanya Rp 30-35 ribuan. Tapi karena sudah dipatok harga tertentu maka ada yang tidak terima, karena jumlah yang sangat besar. Inilah yang harus dipecahkan masalahnya,” cetusnya.

Dia menambahkan, seharusnya orang menikah itu di Kantor KUA. Tapi kultur dan ritualnya orang Indonesia, menikah di rumah atau masjid. Dan biasanya, pada hari Sabtu atau Minggu.

“Kalau sekarang muncul tudingan gratifikasi, maka penghulu akan lebih hati-hati dan imbasnya ke masyarakat sendiri,” imbuhnya.

Pihaknya berharap Kemenag segera melakukan koordinasi dengan menyelesaikan semua penghitungan anggaran jika ingin semuanya transparan. Diantaranya untuk penghulu, modin dan sejumlah pihak yang terlibat.

Diketahui, Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Sudjak akan mengikuti keputusan KUA se-Jatim untuk tidak menikahkan pasangan pengantin di luar jam kerja.

“Itu kewenangan Kepala KUA, apalagi keputusan itu sebetulnya mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11, Tahun 2007, Pasal 21, ayat 1, yang berbunyi nikah dilaksanakan di Kantor KUA,” jelasnya.

Namun, tradisi masyarakat yang berkembang selama ini juga diakomodasi dalam peraturan itu, pada ayat 2, bahwa pernikahan dapat dilaksanakan di luar kantor atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan pegawai pencatat nikah (Kepala KUA).

“Tapi, hal itu dilematis, karena menikahkan di luar jam kantor yang sudah menjadi sebuah tradisi itu, di mata hukum justru dianggap sebagai sebuah gratifikasi jika menikahkan di luar kantor dan mendapat sangu,” tukas Sudjak.@sarifa