LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan komitmennya sebagai penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) untuk selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang lalu.

KPU, dalam rapat koordinasi lelang pengadaan logistik Pemilu 2014, di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2013, meminta kepada perusahaan-perusahaan peserta lelang pengadaan logistik Pemilu 2014 untuk bekerja dengan baik dalam proses pengadaan logistik Pemilu 2014 mendatang.

“Kami tidak ingin mengulangi kesalahan 2009, kami menekankan pada Bapak sekalian nanti yang ditunjuk sebagai penyedia jasa, ini terkait distribusi,” ungkap Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, di Gedung KPU Pusat, Jakarta.

Boradi menuturkan, distribusi logistik Pemilu adalah salah satu yang paling krusial, dimana harus menjadi perhatian khusus bagi perusahaan yang menjadi penyedia jasa nantinya.

Menurut Boradi, jika terjadi permasalahan dalam distribusi logistik Pemilu, maka dapat menyebabkan molornya penyelenggaraan, bahkan penundaan pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut dapat berdampak pada hal yang lebih serius, yakni kevakuman pemerintahan.

“Apabila surat suara terlambat, Pemilu tidak bisa dilakukan pada 9 April, itu dampak politisnya akan sangat besar. Apabila itu mundur mungkin ada kevakuman pemerintahan,” ujarnya.

Boradi sendiri mengakui, hingga kini masih banyak pengaduan dari KPU tingkat daerah terkait distribusi logistik.

“Kami masih banyak mendapat pengaduan baik dari KPU Provinsi, Kota tentang distribusi,” ungkapnya. @yudisstira