LENSAINDONESIA.COM: Notaris pertama mencantumkan bahwa hak Mintarsih, sebagai Direktur Utama (Dirut)  PT  Gamya Taxi, beralih ke kedua pemegang perseroan yang lain yaitu (Purnomo dan Alm Chandra) namun baru sah setelah membayar ke Mintarsih dan tidak pernah merasa di bayar. Dalam persidangan di buat rekayasa oleh Purnomo bahwa semua pembayaran jual tanah,  jual saham, dan deviden dianggap sebagai pembayaran bagian kepemilikan Mintarsih di CV Lestiani.

Pembayaran yang di peruntukan bukan untuk CV Lestiani dan di bayarkan 2 (dua) tahun sebelum adanya rencana mundurnya Mintarsih sebagai persero (pemegang saham) dianggap PURNOMO sebagai pembayaran pengalihan CV. Karena sudah di tanggapi bahwa pembayaran itu hanya rekayasa, maka ditambahkan bukti pembayaran bulan Agustus 2002, yaitu 5 bulan setelah di akta dinyatakan sudah dibayar lunas. Padahal pembayaran ini merupakan bukti bayar deviden setelah meninggalnya Ibunda, bukan pengalihan hak di CV Lestiani.

Menurut  Mintarsih, dalam akta, nilai PT BLUE BIRD TAXI cukup dinilai oleh 2 orang, tanpa melibatkan Mintarsih sedikitpun. Hal ini memberi peluang terjadinya rekayasa. Notaris tidak melihat bahwa dalam akta pertama ada tulisan bahwa akta baru berlaku setelah menyelesaikan pembayaran. Akta kedua ini tidak menannyakan ke Mintarsih apakah benar sudah dibayar nilai pesero (saham) tersebut, namun percaya penuh pada yang menerima saham persero ini.

“Notaris ketiga dalam riwayat akta-akta yang berhubungan dengan kedua akta sebelumnya, menghilangkan riwayat akta pendirian akta hak Mintarsih dan menghilangkan akta kedua dimana bagian Mintarsih hilang dan Mintarsih tidak dilibatkan dalam penanda tanganan akta. Dengan demikian riwayat hilangnya hak Mintarsih menjadi tersembunyi,” kata Mintarsih.

Ia menjelaskan, rekayasa berikutnya-pun sudah disiapkan bahwa nilai seluruh PT BLUE BIRD TAXI (walaupun sudah jadi “pepesan kosong”), namun masih memiliki tanah dan gedung mewah tingkat 5, di Jalan Mampang Prapatan 60, Jakarta Selatan yang sekarang digunakan sebagai kantor Pusat BLUE BIRD Group (terdiri dari PT BLUE BIRD TAXI, PT BLUE BIRD dan groupnya, hanya bernilai 4,9 Milyar (angka fantasi yang cukup menertawakan).

“Gugatan kedua saya (Mintarsih-red) selaku Direktur PT BLUE BIRD TAXI menggugat PT BLUE BIRD (tanpa kata TAXI) dan anak-anak perusahaanya yang mirip dan bahkan menyamar dengan PT BLUE BIRD TAXI, mengalihkan hak atas simbol burung biru PT BLUE BIRD TAXI yang saat ini digunakan PT BLUE BIRD (tanpa kata TAXI),menggunakan alamat perusahaan, order-orderpesanan taxi, gedung, nomor telpon, fasilitas-fasilitas, karyawan dan pengemudi PT BLUE BIRD TAXI,” jelasnya.

Gugatan ketiga dari pemegang saham PT BLUE BIRD TAXI, yaitu Ellina dan Lani Wibowo, yang intinya menggugat penggunaan nama, gedung-gedung, fasilitas, tilphone, mengalihkan order-order pesanan, dan menggunakan semua karyawan-karyawan dan pengemudi-pengemudi  PT BLUE BIRD TAXI.

Gugatan keempat ini aneh, yaitu bahwa PT GAMYA digugat 3 Triliun atas dasar menjatuhkan PT BLUE BIRD TAXI, karena sebagai salah seorang Direktur, tidak bekerja untuk PT BLUE BIRD TAXI,walaupun diberi gaji. Demikian pula pengurus-pengurus PT GAMYA yang lain juga ikut digugat. Padahal dalam buku “Sang Burung Biru” halaman 269 dengan jelas  ditulis bahwa Mintarsihakhirnya mendapatkan hak untuk mengelola GAMYA dan PURNOMO tetap menglola BLUE BIRD GROUP dengan jabatan Direktur Utama dan Alm. CHANDRA duduk sebagai Presiden Komisaris. Inipun dilakukan tanpa RSUP. Dan Mintarsih tidak boleh masuk pool miliknya tanpa izin khusus.

Jadi anehnya,kata Mintarsih,tetap menduduki jabatan sebagai direktur PT BLUE BIRD TAXI, namun tidak boleh masuk pool miliknya, tidak diberikan laporan neraca perusahaan dan tidak boleh mengelola. Tapi karena menuruti untuk tidak mengelola, maka digugat dengan alasan menyebabkan jatuhnya PT BLUE BIRD TAXI.

“Tanpa banyak berpikir pun kita dapat melihat bahwa benturan kepentingan dimana order-order pesanan taxi beralih ke group PT BLUE BIRD (tanpa kata TAXI), menggunakan fasilitas-fasilitas PT BLUE BIRD TAXI, termasuk karyawan dan pengemudi, dan tidak mau menyesuaikan diri dengan undang-undang Perseroan Terbatas, (sehingga sampai tahun 2013 Perusahaan tidak terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM) merupakan alasan sebenarnya. Lalu mempersalahkan bahwa demo dari PT GAMYA-lah yang menyebabkan jatuhnya PT BLUE BIRD TAXI.

Sampai sekarang nilai dan aset PT BLUE BIRD TAXI dirahasiakan. Tuntutan ke lima menuntut PURNOMO di Polda Metro Jaya karena mengalihkan hak tanah di jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan milik PT. BLUE BIRD TAXI, yang diatas namakan dan diperlakukan sebagai milik PT.BLUE BIRD. @winarko