LENSAINDONESIA.COM: Setelah hancur lebur atas kasus penangkapan Akil Mochtar yang berpuncak pada kerusuhan massa dalam sidang sengketa Pilkada, kewibawaan Mahkamah Konstitusi kembali dinjak-injak.

Kini, Perppu MK yang telah disahkan menjadi undang-undang menjadi pintu masuk penghancuran Mahkamah Konstitusi. Atas dasar undang-undang baru itu, PTUN mengeluarkan putusan pembatalan Keppres pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi.

Dalam Keppres yang dibatalkan PTUN itu juga terdapat nama hakim konstitusi lainnya yakni Maria Farida Indrati yang diperpanjang masa jabatannya bersamaan dengan pengangkatan Patrialis Akbar. Kondisi ini otomatis membuat Mahkamah Konstitusi menjadi pincang.

Melihat hal itu, Patrialis Akbar pun melawan dengan melakukan banding atas putusan PTUN itu. Situasi ini membawa keprihatinan tersendiri di kalangan DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI, Dimyati Natakusumah mengatakan, langkah banding yang ditempuh Patrialis Akbar memang hak dari yang merasa dirugikan dengan putusan hukum tersebut.

“Tapi harusnya dengan putusan tersebut yang bersangkutan non-aktif sementara,” kata Dimyati Natakusumah saat dihubungi LICOM di Jakarta, Selasa (24/12/2013).

Menurut Wakil Ketua Baleg DPR RI ini, sebetulnya dengan Perppu menjadi undang-undang secara otomatis Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar sudah tidak memenuhi syarat.

“Undang-undang itu tidak bisa ditafsirkan seenaknya, berlaku universal. Bila tidak ada ketentuan peralihan dengan sendirinya gugur kecuali undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi,” tandas Dimyati Natakusumah.

Lebih lanjut politisi PPP ini mengungkapkan, untuk menghormati hukum dengan putusan PTUN tersebut, Patrialis Akbar diminta sebaiknya non-aktif terlebih dulu dari jabatannya sebagai hakim konstitusi.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago mengatakan, putusan PTUN itu baru putusan awal, masih ada kesempatan pemerintah melakukan banding ke PTUN.

“Menurut UU MK, Presiden punya kewenangan untuk menunjuk hakim MK mewakili pemerintah. Dan di dalam UU MK usulan hakim MK versi pemerintah tidak ada mekanisme yang mengaturnya,” kata Taslim Chaniago.

Menurut dia, apa yang dilakukan presiden menujuk Patrialis Akbar adalah kelaziman yang dilakukan presiden untuk menunjuk hakim MK. Terkait Patrialis waktu itu kader PAN dan waktu itu UU-nya tidak melarang. “Patrialis saya rasa layak jadi hakim MK. Selain bekas menteri, Patrialis juga dua periode jadi anggota DPR RI,” tandas Taslim Chaniago.

Seperti diketahui, dalam Keppres yang dibatalkan PTUN itu Patrialis bersama Maria diangkat menjadi hakim konstitusi. Namun dalam putusan PTUN hanya menyatakan Patrialis Akbar yang dicabut SK pengangkatannya. PTUN juga membatalkan SK pemberhentian hakim Maria Farida Indrati dan hakim Achmad Sodiki.

Maria sendiri kini masih jadi hakim MK. Maria dilantik bersama Patrialis Akbar. Pengangkatan Maria sebagai hakim adalah sebagai bentuk perpanjangan jabatan. Sementara Patrialis menggantikan Achmad Sodiki yang pensiun.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan surat Keputusan Presiden (Keppres) No 87/P Tahun 2013 tentang SK pengangkatan hakim konstitusi Patrialis Akbar. Putusan ini diketuk oleh majelis hakim yang diketuai oleh Teguh Satya Bhakti dengan hakim anggota, Elizabet I.E.H.L. Tobing dan I Nyoman Harnanta.@endang