Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Birokrasi

DKPP antisipasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu 2014 

LENSAINDONESIA.COM: Melihat banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu membuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengambil langkah antisipasi.

Anggota sekaligus Juru Bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini menyatakan, DKPP telah menyiapkan setidaknya tiga langkah untuk mengantisipasi lonjakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu menjelang gelaran Pemilu 2014.

“Pertama, kami mengefektifkan sidang reguler. Sidang reguler itu kami rancang untuk paralel misalnya, paralel kan bisa. Ruang sidang kita cari satu lagi, lalu paralel. Panelnya nanti kita bagi dua,” jelas Nur Hidayat saat berbincang dengan LICOM, Kamis (02/01/2014).

Langkah kedua, DKPP akan mengoptimalkan sidang jarak jauh yang sebenarnya telah mereka terapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dijelaskan Nur Hidayat, persidangan jarak jauh itu dilakukan melalui video conference.

“Langkah kedua kami ini kan ada kerjasama dengan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Sidang melalui jarak jauh. Jadi, para pihak ada di sana. Cukup di Mapolda masing-masing atau di Kejaksaan Tinggi setempat. Tidak perlu mereka harus datang ke Jakarta. Ya seperti sidang biasa. Kan video conference. Itu bagus sekali. Sejak satu setengah tahun ini sudah dijalankan,” terang Nur Hidayat.

Langkah ketiga, yang dikatakan Nur Hidayat tengah sampai pada proses pematangan adalah pembentukan Majelis Pemeriksa di daerah yang bersifat ad hoc.

Nantinya, Majelis Pemeriksa Daerah itu beranggotakan lima orang pada tiap perkaranya dengan komposisi satu anggota DKPP, sekaligus sebagai Ketua Majelis, satu dari KPU Provinsi, satu Bawaslu Provinsi, dan dua orang dari unsur akademisi.

“Majelis Pemeriksa di daerah itu kerjanya kalau ada laporan dan perkara saja, lalu bersifat ad hoc. Ini yang belum kami bentuk. Ya akademisi atau mereka yang paham akan hukum dan kepemiluan,” tambah Nur Hidayat.

Baca Juga:  Surabaya Fashion Week 2019 optimis transaksi naik hingga 80 persen

Nur Hidayat mengatakan, tugas Majelis Pemeriksa Daerah itu nantinya menangani perkara yang terjadi pada penyelenggara Pemilu tingkat Provinsi ke bawah.

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada tingkat Provinsi dan Pusat, dijelaskan Nur Hidayat, akan tetap menjadi kewenangan DKPP.

“Nah ini yang sedang kami rancang untuk di awal tahun 2014 ini. Nah tugasnya apa, mereka menerima pengaduan untuk penyelenggara Pemilu di Provinsi ke bawah. Kabupaten Kota dan ke bawah. Lalu Provinsi atau Pusat masih kami tangani sendiri. Nah ini yang sedang kami kerjakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi misalnya. Kalau tidak terjadi kami bersyukur, tapi kalau terjadi kami sudah mengantisipasi. Tetapi intinya adalah pemutus akhir tetap ada di DKPP. Jadi mereka menyidangkannya lalu melaporkannya ke kami. Kami akan plenokan,” ungkap Nur Hidayat.

Majelis Pemeriksa Daerah tersebut, dikatakan Nur Hidayat, akan segera dibentuk DKPP setidaknya pada bulan Januari atau Februari paling lambat.

Nur Hidayat menyatakan, saat ini DKPP tengah menunggu turunnya anggaran untuk melaksanakan rencana tersebut. “Itu kalau anggarannya sudah tersedia kami akan membentuknya. Mudah-mudahan dalam Januari atau Februari sudah kami lakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan,” ungkap Nur Hidayat.@yudisstira