Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Birokrasi

Penyelenggara Pemilu wajib laporkan kerabat yang jadi peserta Pemilu 

LENSAINDONESIA.COM: Anggota sekaligus juru bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nur Hidayat Sardini mengatakan, setiap penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) wajib melaporkan diri bila memiliki hubungan keluarga dengan peserta Pemilu.

Nur Hidayat mengaku, hal itu telah diatur dalam Pasal 9 huruf i peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Setiap anggota, staff, serta jajaran KPU dan Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib melaporkan hal tersebut dalam rapat terbuka.

“Sesuai Pasal 9 huruf i Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu diharuskan untuk menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye,” ujar Nur Hidayat kepada LICOM di Jakarta, Kamis (09/01/2014).

Diceritakan Nur Hidayat, dalam sidang etik, DKPP pernah bersinggungan dengan permasalahan ini. Beberapa anggota KPU dan Panwaslu pernah diperkarakan oleh pasangan calon atas tuduhan kekerabatan semacam ini.

Namun, seorang Ketua KPU Kapuas, Kalimantan Tengah pernah dibebaskan dari sanksi oleh DKPP setelah diadukan pasangan calon yang kalah dalam Pilkada.

Dijelaskan Nur Hidayat, saat itu Ketua KPU Kapuas terbukti pernah melaporkan kekerabatannya tersebut di depan pleno KPU setempat, sehingga DKPP ketika itu memutuskan untuk membebaskannya dari sanksi.

“Dari pengalaman DKPP menyidangkan perkara dugaan pelanggaran kode etik selama ini, sejumlah anggota KPU dan Panwaslu diperkarakan oleh Paslon yang kalah dalam Pilkada. Tapi salah seorang di antaranya terbebas dari pengenaan sanksi. Dia adalah Ketua KPU Kapuas Kalteng yang sebelumnya pernah mendeklarasikan dirinya di depan pleno KPU setempat adanya keterkaitan dengan suaminya yang menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye Paslon. Akhirnya dia terbebas dari pengenaan sanksi,” jelas Nur Hidayat.

Baca Juga:  Lengkapi berkas pendaftaran, Vinsensius Awey serius maju Pilwali Surabaya melalui NasDem

Ketika ditanya mengenai mekanisme dan prosedur pelaporan, Nur Hidayat menjelaskan, teknis pelaporan sepenuhnya diserahkan kepada KPU dan Bawaslu. Yang jelas ditekankannya, hal tersebut wajib dipenuhi oleh tiap jajaran KPU dan Bawaslu di semua tingkatannya.

“Kode etik tidak mengatur secara teknik pelaksanaannya. Ketika dulu kode etik disusun, dibahas, dan dirumuskan, forum KPU, Bawaslu, dan DKPP menyerahkan sepenuhnya kepada kedua lembaga penyelenggara Pemilu”, beber Nur Hidayat.@yudisstira