Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Birokrasi

Status bencana nasional pintu masuk bancaan dana cadangan 

LENSAINDONESIA.COM: Desakan berbagai kalangan, terutama para politisi Senayan agar pemerintah SBY segera menetapkan beragam bencana di Indonesia sebagai bencana nasional ternyata memiliki motif tertentu.

Motif ini tak lain terkait dengan pemanfaatan dana cadangan yang dimiliki pemerintah. Di tahun politik jelang Pemilu 2014, para politisi dan Parpol membutuhkan suntikan dana segar.

Dengan penetapan status bencana nasional, beragam lembaga pemerintah dari pusat hingga daerah bisa ‘membobol’ dana cadangan tersebut.

Salah satu politisi PPP yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Hasrul Azwar mengaku heran sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan status bencana nasional di sejumlah lokasi yang menjadi bencana.

“Saya tidak tahu kenapa belum ditetapkan juga. Hari ini kita mendesak, harus segera ditetapkan, tunggu apa lagi,” kata Hasrul Azwar kepada LICOM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/01/2014).

Menurut politisi PPP ini, dengan ditetapkannya status bencana nasional maka pemerintah bisa mengambil peran secara langsung dalam mengatasi bencana tersebut.

“Artinya, pemerintah all out tidak hanya dana BNPB saja tetapi dana cadangan keluar juga,” tandas Hasrul Azwar.

“Bencana di Manado, Jakarta, sudah banyak korban. Subang, Jawa Barat, Pantura, dampak dari banjir itu lalu dampak dari Sinabung, berapa kerugian petani,” pungkas Hasrul Azhar.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah diminta segera memberikan status bencana nasional untuk sejumlah lokasi di tanah air

“Sudah saatnya (status bencana nasional), terutama (erupsi) Gunung Sinabung itu, sudah empat bulan loh,” paparnya.@endang