LENSAINDONESIA.COM: Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja’far menegaskan penolakannya atas wacana Pemilu serentak dan penghapusan presidential threshold yang kini aturannya diuji di meja Mahkamah Konstitusi.

Marwan Ja’far menyatakan, sejak awal standing position politik PKB sudah jelas menolak revisi Undang-undang Pilpres. Artinya, PKB tetap berpedoman pada persyaratan 20 persen kursi DPR RI bagi Parpol untuk bisa mencalonkan Capres.

“Kalau dikabulkan (MK), artinya nol persen persyaratan Capres dan Cawapres, efek politiknya luar biasa. Karena orang bisa membuat Parpol abal-abal kasarnya agar bisa jadi peserta Pemilu dan bisa mengajukan jadi Capres,” kata Marwan Ja’far saat dihubungi LICOM di Jakarta, Kamis (23/01/2014).

Untuk itu, Marwan Ja’far mengingatkan pada para hakim konstitusi untuk berhati-hati dalam memutuskan uji materi UU Pilpres. “Ini bisa merusak tata cara penyelenggara Pemilu yang sudah disusun itu, tahapan-tahapan Pemilu. Apalagi waktunya sudah dua bulan lagi. Kalau serentak akan repot KPU. Kedodoran KPU,” kata Marwan Ja’far.

Marwan Ja’far juga mengungkapkan, penghapusan presidential threshold juga akan membuyarkan cita-cita penyederhanaan Parpol.

“Akan terkendala, karena di Undang-undang Pemilu, 3,5 persen untuk lolos PT. Untuk tingkatkan kualitas demokrasi juga akan alami kendala. Memang di sisi lain, pihak lain beragumentasi banyak pilihan Capres lebih baik, tapi pada kenyataannya tidak,” beber Marwan Ja’far.

“Karena akan banyak sekali Capres entah darimana saja kita gak tahu, kan itu akan merusak kualitas demokrasi juga,” sambung Marwan Ja’far.

Marwan Ja’far kembali menegaskan kemungkinan kacaunya persiapan Pemilu jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi UU Pilpres.

“Efeknya banyak. Apalagi diterapkan di 2014. Kalau dipaksakan maka tahapan-tahapan Pemilu yang sudah disiapkan KPU akan berantakan. Belum lagi logistik yang sudah dicetak soal surat suara, kotak suara nanti bisa berubah semua, semangat menghemat APBD tidak juga kalau gitu caranya malah boros,” kata Marwan Ja’far.@endang