LENSAINDONESIA.COM: Terjadi kekisruhan di Organisasi Induk Koperasi Unit Desa (KUD) dengan adanya dua kepengurusan dan pengawasan. KUD dengan ketua umum Herman Y L Wutun akan membawa kasus ini ke jalur hukum.

Menurut Habiburahman kuasa Hukum Induk KUD pimpinan Herman, Induk KUD dengan ketua umumnya Pahlevi Pangerang tidak sah, karena melanggar peraturan perundang-undangan perkoperasian dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Induk KUD.

“Kita akan melaporkan ke Polda Metro Jaya atau ke Mabes Polri,” ujar Habiburahman, di kantornya Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (23/01/14).

Pelanggaran tersebut dibuktikan dari banyak temuan mengenai penggunaan identitas maupun atribut Induk KUD seperti Kop Surat, Stempel, Logo, AD/ART dan lainnya.

“Kita ingin mendorong permasalahan ini secara baik-baik, dan kekeluargaan. Tapi kalau pelanggaran dan pemalsuan atribut Induk KUD kembali ditemukan, kami akan melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” terangnya.

Untuk itu pihaknya akan melakukan audit dan inventarisasi mulai dari transaksi, kesepakatan usaha dan beberapa pembukuan terkait Induk Koperasi dan relasinya, sehingga penyelewengan tersebut tidak terulang kembali. @hermawan