LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) kedatangan belasan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Maluku Utara (FPD-MU), Selasa (04/02/14) siang.

Massa pengunjuk rasa menuntut KPU bertanggung jawab atas ditembaknya enam orang warga oleh satuan Kepolisian dari Polda Maluku Utara (Malut), beberapa waktu lalu.

Massa FPD-MU menuding KPU sebagai akar permasalahan terjadinya bentrokan antara warga dan polisi yang berujung dengan peristiwa penembakan oleh kepolisian Polda Malut.

Diceritakan koordinator FPD-MU, Iradat H. Ismail, bentrokan antara massa pendukung pasangan calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Thaib (AGK-Manthab) terjadi saat massa pendukung Paslon AGK-Manthab melakukan aksi protes kepada KPU Provinsi Malut yang mengesahkan pleno hasil pilkada Malut putaran kedua pada delapan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula.

Untuk itu, Iradat memprotes keras perilaku KPU Pusat yang dianggapnya melakukan kesengajaan pelanggaran dengan melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan diluar ketentuan berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni mengabaikan dan tetap menjalankan verifikasi data pemilih yang semula telah ditetapkan dan telah digunakan pada pemilihan putaran pertama dan kedua.

Menurut Iradat, hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum lantaran data pemilih yang semula telah ditetapkan dan digunakan itu telah berganti.

“KPU telah dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan mengabaikan apa yang telah menjadi amar putusan MK,” ujar Iradat di depan Gedung KPU Pusat, Jakarta, Selasa (04/02/14). @yudisstira