LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa dalam Rapat Komisi II DPR tidak pernah usulan apalagi kesepakatan dan kesimpulan terkait dana saksi Parpol yang dibiayai oleh APBN.

Pasalnya, dana saksi Parpol yang harus tercover dalam APBN kini menjadi kotroversi di kalangan Parpol dan publik.

“Saya tidak pernah tahu, pimpinan tidak pernah tahu, kan bisa saja ditilap, namanya juga politik,” tergas Arif Wibowo kepada wartawan di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2014).

Politisi PDI Perjuangan ini kembali menegaskan, rekayasa politik melalui prosedur legal nyata-nyata terjadi. “Tidak pernah ada kesimpulan rapat jika dana saksi Parpol dibiayai APBN. Kalau celetukan bukan kesimpulan bro,” jelas Arif.

Untuk mengungkap itu, kata Arif, harus dibuka kembali fakta-fakta yang ada pada risalah rapat hasil kesimpulannya di Komisi II DPR.

“Yang jadi kunci kesimpulan rapat, bukan wacana dipinggir jalan. Silahkan dicek risalah rapat. Sejauh saya pimpin tidak pernah ada dana saksi Parpol dibiayai negara,” terangnya.

Jika dapa saksi Parpol dipaksakan untuk dicairkan ke partai politik, maka, lanjut Arif, PDI Perjuangan akan mengembalikan uang yang diklaim sebagai dana saksi Parpol dari APBN itu ke kas negara.

“Kita sudah tolak tegas, kalau nanti cair pasti akan kami kembalikan ke kas negara. Kita tak akan gunakan dana negara sama sekali, Jelas kan,” tutup Arif Wibowo. @yuanto