LENSAINDONESIA.COM: Pasca penembakan enam orang warga sipil di Kota Sofifi, Maluku Utara Malut), beberapa waktu lalu, ribuan orang warga terancam tidak dapat menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Forum Peduli Demokrasi Malut (FPD-MU), Iradat H. Ismail, di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Selasa (04/02/14).

Iradat mengatakan, pasca peristiwa penembakan yang dilakukan satuan Kepolisian dari Polda Malut, kepada massa pendukung pasangan calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Thaib (AGK-Manthab), ribuan warga sipil mengalami trauma.

Iradat menceritakan, ribuan masyarakat di lokasi penembakan mengalami trauma. Banyak warga yang takut untuk keluar rumah. Bahkan sebagian dari mereka melarikan diri ke hutan karena trauma terhadap peristiwa penembakan tersebut.

“Bahwa penembakan yang mengarah kepada masyarakat sehingga menyebabkan enam orang warga sipil terluka adalah tindakan kesengajaan yang dilakukan pihak Kepolisian Polda Maluku Utara,” kata Iradat dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (04/02/14).

“Masyarakat yang berada di daerah tersebut, yang notabene masyarakat petani dan nelayan dengan tingkat pendidikan rendah (awam) mengalami tekanan psikologis atau ketakutan sehingga terdapat hampir kurang lebih 5000 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih dengan alasan melarikan diri ke hutan dan takut keluar rumah dikarenakan takut terjadi penembakan lagi,” tambahnya.

Untuk itu, Iradat mendorong instansi-instansi terkait, mulai dari penyelenggara Pemilu semisal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepada Komnas HAM, Iradat meminta kepada Komnas HAM, agar jabatan Kapolda Malut dicopot, dan mengusut tuntas peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polda Malut. @yudisstira