LENSAINDONESIA.COM: Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menekan angka korupsi di Indonesia terus berlanjut. Selain penindakan, yang kerjaannya mencokok para pejabat-pejabat nakal karena berani menilap uang rakyat. KPK juga rajin melakukan kajian.

Untuk itu, hari ini KPK mengundang Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan untuk memaparkan kajian pemberantasan korupsi di sektor kehutanan yang telah dilakukan oleh KPK untuk ditindaklanjuti.

“Hari ini datang untuk membahas beberapa kajian yang dilakukan KPK untuk dilakukan pencegahan. Oleh karena itu, saya kemari datang ke KPK untuk menindaklanjuti hasil kajian yang dilakukan KPK mengenai korupsi ini,” ujar Zulkifli Hasan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (06/02/2014).

Sebelumnya KPK memang sudah melakukan kajian-kajian mengenai korupsi di sektor kehutanan. Pada 3 Desember 2010, KPK meluncurkan dua hasil penelitian atau kajian bidang kehutanan.

Yaitu, ‘Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan’ dan ‘Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kemenhut’.

Salah satu temuan yang menarik yang ditemukan KPK dari kajian tersebut yakni dugaan kerugian negara akibat tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan di 4 provnsi di Kalimantan.

Hal tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun. Selain itu ada pula laporan biaya reklamasi yang tidak disetorkan dan denda kerusakan kawasan hutan konservasi sebesar Rp 225 miliar.

Zulkifli Hasan pun mengaku tengah berkoordinasi menghadapi beberapa temuan tersebut. Pada tahun 2013 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian/Lembaga terkait percepatan pengukuhan kawasan Indonesia. Nota Kesepatakan itu ditandatangani di Istana Negara disaksikan Presiden RI bersama dengan ketua KPK.

“Oleh karena itu saya kemari sekali lagi untuk mendengar dan menindaklanjuti hasil kajian yang dilakukan KPK,” ungkap Zulkifli Hasan.

Jelas hal ini sebuah progres yang baik untuk pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Terhitung sudah ada tujuh kasus besar yang timbul dari sektor kehutanan akibat lemahnya sistem birokraasi dan pengawasan.

Berikut tujuh kasus tersebut seperti yang dilansir LICOM dari data Indonesian Corruption Watch (ICW):

1. Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.
2. Menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit di Kalimantan TImur, dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu.
3.Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 89 Milyar.
4. Suap terhadap anggota dewan terkait dengan Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementrian Kehutanan dan alih fungsi lahan.
5. Suap terkait alih fungsi hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
6. Suap terkait alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan.
7. Dugaan suap terkait pemberian Rekomendasi HGU kepada Bupati Buil oleh PT. Hardaya Inti Plantation.@rizky