LENSAINDONESIA.COM: Partai Golkar mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberantas mafia sampah. Formula yang sama dalam pemberantasan mafia sampah Jakarta, juga bisa diterapkan pada daerah lainnya. Langkah itu ditujukan untuk menyelaraskan pembiayaan dalam menangani sampah dengan kebersihan dan lingkungan kota yang bersih.

“Sebagai partai rakyat, Golkar mendukung semua upaya pemberantasan mafia sampah baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lainnya,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatullah, di Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Poempida mengutip data pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan sampah menelan dana sebesar Rp 1,2 triliun setiap tahunnya. Namun, realita di lapangan, kata dia, tidak menunjukkan adanya perubahan dan kebersihan kota yang signifikan. Akibatnya, berbagai upaya pemerintah dalam mengelola sampah, tidak efektif.

“Bahkan, sebagai Ibukota Negara, Jakarta juga terkenal dengan sampahnya yang menumpuk. Bayangkan saja, setiap hari sampah dari Jakarta mencapai kisaran 6.500 ton. Ini kan angka yang mengkhawatirkan,” kata dia.

Sementara itu, akibat banjir beberapa waktu lalu, Jakarta menghasilkan sampah sebanyak 91.529 ton.

Berantas Mafia Selain itu, lanjut Poempida, pengelolaan sampah yang dikerjakan oleh pihak swasta sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan kebersihan. Apalagi, Pemprov DKI juga belum pernah melakukan audit terhadap kinerja perusahaan swasta yang mengelola sampah. Akibatnya, bisa diprediksi ada potensi pemborosan keuangan daerah.

Golkar, kata Poempida, terpanggil untuk memberikan perhatian bagi masyarakat, khususnya dalam masalah sampah seperti itu. Uang rakyat sudah banyak terpakai, tapi hasilnya masih minim.

“Karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah-langkah konkrit mengatasi sampah. Semua mafia yang terindikasi harus diajukan ke pengadilan untuk mendapat hukuman dan memberikan efek jera,” tegas Poempida.

Usulan Golkar, kata Poempida, mengusulkan beberapa hal yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, pertama, menyediakan lahan kosong yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). Langkah ini sekaligus memastikan bahwaPemprov DKI Jakarta tidak lagi menggunakan lahan TPA Bantar Gebang, Bekasi, untuk membuang sampahnya.

Kedua, mengembalikan fungsi pengelolaan sampah dari pihak swasta kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan demikian, biaya pengelolaan sampah Jakarta bisa difokuskan secara efektif dan signifikan.

Ketiga, melakukan edukasi masif bagi seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga semua pihak terlibat dalam mengelola sampah. Misalnya, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik untuk memudahkan pengelolaannya.

“Selain itu, semua sampah harus dikelola dengan orientasi 3R, Reduce, Reuse dan Recycle, sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Selain itu, sampah juga bisa dikonversi menjadi energi, dimana energi sangat dibutuhkan saat ini, terlebih di masa yang akan datang,”  tandas Poempida.

“Jakarta bisa menjadi model bagi seluruh kota di Indonesia yang memanfaatkan sampah menjadi energi. Wacana ini sudah ada sejak tujuh tahun silam, namun selalu terbentur dengan kebijakan dari Pemprov DKI yang kurang tegas,” pungkasnya. @endang