LENSAINDONESIA.COM: Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) memiliki dualisme kepemimpinan. Masing-masing mengklaim sebagai pengurus INKUD yang sah periode 2013-2017.

Herman Y.L. Wutun mengklaim pihaknya yang sah dan resmi sebagai pengurus Induk Koperasi Unit Desa periode 2013 – 2017. Ini berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) INKUD yang berlangsung tanggal 22 Juni 2013 di Hotel Lor-In Sentul, Bogor, Jawa Barat yang dihadiri 30 Pusat KUD/Pusat Koppas DKI Jakarta/Pusat KSU DKI Jakarta.

“RAT INKUD itu sah dan resmi karena penghitungan quaroum RAT 100% dari 30 anggota dan 30 anggota itu juga hadir,” kata Herman di Graha INKUD, Jl.Warung Buncit 18-20, Jakarta, Jumat (14/02/14).

Pada sidang RAT tersebut, kata Herman, kemudian ditetapkan susunan Pengurus dan Pengawas Induk KUD baru. Susunan pengurus antara lain, Herman Y L Wutun sebagai Ketua Umum, Amri Mustafa sebagai Ketua Organisasi dan Kelembagaan, Jabmar Siburian sebagai Ketua Bidang Usaha, Wahyudi Basuki sebagai Sekretaris dan Zainal Arifin sebagai Bendahara.

Sedangkan pada susunan pengawas antara lain, Sugiono Djono sebagai Ketua, Syahardi Rahim sebagai Sekretaris dan Chandra Nadjib sebagai anggota. “Penentuan RAT disetujui oleh semua peserta sidang, namun ada anggota yang walkout. Mereka yang walk out itu membuat kepengurusan ilegal tanpa diketahui seluruh anggota Induk KUD dengan Ketua Umum dijabat Pahlevi Pengerang,” jelas Herman yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat KUD Provinsi NTT.

Herman menuding Pahlevi Pangerang sebagai biang kerok kekisruhan INKUD dengan mendirikan pengurus INKUD tandingan yang ilegal. Terlebih Pahlevi mendapat angin segar didukung oleh oknum pejabat Dekopin yang nota bene Dekopin merupakan organisasi induk dari semua koperasi di Indonesia.

Angin segar ini dimiliki Pahlevi saat Kementerian Koperasi & UKM RI menunjuk Dekopin untuk melakukan mediasi. Dan, pimpinan Dekopin dengan surat keputusan nomor SKEP/23/DEKOPIN-E/VIII/2013 bulan Agustus 2013 membentuk tim mediasi yang salah hasilnya adalah melaksanakan rembug nasional jaringan INKUD tanggal 21 Januari 2014 di Media Tower (eks Sheraton Media Hotel) di Jalan Gunung Sahari, Jakarta.

“Rembug nasional yang difasilitasi oleh tim mediasi Dekopin awalanya untuk menyelesaikan permasalahan internal di tubuh INKUD, tapi dalam pelaksaannya mengarah kepada Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Ini tidak benar karena RALB ini tidak sah karena melanggar ketentuan Aanggaran Dasar,” ungkap Herman geram.

Penolakan tersebut pun berujung pada sikap walkout seluruh pihaknya dari ruang sidang yang digelar Dekopin di Media Tower, Jalan Gunung Sahari itu. Namun, aksi penolakan tersebut tidak digubris oleh Dekopin, sehingga sidang tetap dilanjutkan dan menunjuk pihak Pahlevi Pengerang sebagai pengurus Induk KUD baru.

“Dalam AD/ART INKUD dikatakan seseorang yang menjabat ketua umum INKUD maka ia harus pernah menjabat ketua Pusat KUD di daerah. Sedangkan Pahlevi tidak pernah menjabat ketua Pusat KUD bahkan tidak ada didalam struktur Pusat KUD di daerah-daerah. Orang mana dia itu Pahlevi. Saya tidak kenal dia,” tutur Herman yang enggan menyebutkan partai yang dibelakang Pahlevi itu. @Rudi