Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
EKONOMI & BISNIS

Direktorat Jendral Pajak Jatim ancam tindak wajib pajak nakal 

LENSAINDONESIA.COM: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur, akan meninak tegas para wajib pajak (WP) nakal.  Terutama yang tidak benar menggunakan faktur pajak (FP) dan bukan berdasarkan transaksi sebenarnya.

“Dengan ‘Law Enforcement’, kami yakin tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak semakin baik. Khususnya saat melaksanakan kewajiban perpajakan,” kata Ken Dwijugiasteadi, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jatim I, ditemui dalam Penyampaian Hasil Tindakan Law Enforcement di lingkungan Kanwil DJP Jatim I, di Surabaya. Selasa (18/2/2014).

Menurutnya, komitmennya merealisasi penegakan ‘Law Enforcement’ dilakukan mulai awal tahun 2014 dengan menggunakan Soft Low Enforcement melalui imbauan, councelling, dan pemeriksaan. Bahkan, menerapkan Hard Low Enforcement dengan penyelidikan, penyidikan, dan gitzeling.

“Hasil ‘Law Enforcement’ meliputi penerbitan SKPKB, STP, penagihan, dan penyidikan,” ujarnya.

Menurut Ken, untuk jumlah penyelesaian pemeriksaan, selama tahun 2013 ada sebanyak 3.109 LHP. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 mencapai 2.678 LHP. Sementara, hingga tanggal 14 Februari 2014, jumlah penyelesaian pemeriksaan sudah mencapai 235 LHP.

“Kalau nominal SKP pemeriksaan yang diterbitkan, per tahun 2012 mencapai 145.227.787.919 penerbitan dan 2013 naik menjadi 406.699.911.515 penerbitan. Hingga tanggal 14 Pebruari 2014 mencapai 41.639.728.007 penerbitan,” katanya.

Terkait tindak penyidikan, Ken menambahkan, pada tahun 2013 telah diputus oleh Pengadilan Negeri atas satu WP, PT RIA dan tersangka BS, serta mendapat putusan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan, denda satu miliar rupiah.

“Lalu, pada tahun sama, juga telah dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jatim dengan nama tersangka MO (atas kasus PT VI) dan perkiraan kerugian negara Rp 7,3 miliar,” lanjutnya.

Pada saat itu, terdapat tiga tersangka atas dua WP yang mengajukan penghentian penyidikan, melalui Kementerian Keuangan kepada Kejaksaan Agung, sesuai dengan Pasal 44B, UU KUP, di mana masih dalam proses dengan cara melunasi pokok pajak.

Baca Juga:  Upacara HUT RI ke-74, Gubernur Khofifah paparkan upaya majukan Jatim

“Bahkan, dikenakan empat kali denda pada perusahaan PT RIA (pasal 43) dan CV BAA serta nilai total pembayaran sebesar Rp 13,2 miliar,” imbuh Ken.

Jumlah WP yang telah dilakukan pemblokiran sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar 300 WP. Nilai saldo rekening yang diblokir mencapai Rp 215.787.049.256. Namun, nilai rekening yang telah dipindahbukukan atas hasil pemblokiran sebesar Rp 16.149.675.698.

Sementara, Dirjen Pajak menargetkan, untuk Jatim  pada tahun ini 21,6 triliun/tahun dari sebelumnya hanya 18,8 triliun realisasi sebesar 14 persen. Terkait besarnya nilai perekonomian di Surabaya banyak angka penyelewengan. Namun, menyoal itu, pihak DJP belum menditeksi seberapa besar angka penyelewengan itu.@dony