Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    

Rieke anjurkan tolak MoU RI dengan Saudi, Rabu ini 

LENSAINDONESIA.COM: Anggota komisi IX Rieke Diah Pitaloka menilai pengiriman TKI ke negara Saudi merupakan pelanggaran Undang-undang No 39 tahun 2004, karena RI tak pernah punya MoU dengan Saudi.

Menurut Rieke, UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 27 (1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau tenaga kerja asing. (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau pertimbangan keamana Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.

“Apalagi berbagai kasus kekerasan hingga berujung kematian acap kali terulang tanpa ada sanksi pada pelaku. Sementara beberapa TKI alami vonis mati, tanpa ada keadilan hukum. Atas dasar itu pula semestinya pengiriman TKI ke Saudi ditutup total,” kata Rieke kepada LICOM, Jakarta, Selasa (17/08/2014),

Namun, itu pun atas desakan keras dari DPR dan berbagai kalangan, Kemenakertrans hanya menyatakan moratorium, penghentian sementara pengiriman TKI ke Saudi.

“Masih hangat dalam ingatan kita perlakuan Pemerintah Saudi terhadap para TKI Overstay, bahkan hingga hari ini kekerasan terhadap mereka yang berada di Tarhil (karantina imigrasi Saudi) masih terjadi,” kata Rieke. Kasus vonis mati terhadap Sutinah pun belum berbuah penyelamatan. Bahkan, akhirnya terjadi “transaksi Riyath”.

“Nyawa TKI kita jadi bahan tawar menawar real. Beberapa TKI yang meninggal yang di antaranya karena dugaan kasus penyiksaan majikan, bahkan harus antri agar bisa dimakamkan di Tanah Air,” tandas Rieke.

“Deretan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada Rakyat Indonesia di Saudi tak pernah usai, tak pernah ada sanksi terhadap pelakunya. Korban bertambah, namun pelaku seolah punya imunitas, kekebalan hukum,” tandas Rieke

Dia mempertanyakan kepada pemerintah. “Alih-alih meningkatkan status moratorium ke penutupan total, berulangkali Pemerintahan SBY malah berniat mencabut moratorium.”

Catat saja bulan November 2013, Kemenakertrans melalui Dirjen Bina Penta ingin membuka Moratorium TKI ke Arab Saudi namun dibatalkan, karena penolakan dari berbagai kalangan.

“Dugaan terhadap keterlibatan oknum-oknum di Kemenakertrans dalam bisnis TKI hingga saat ini tak pernah diungkap. Padahal, kasus berakhirnya masa amnesti, secara terang-terangan pihak yang sama getol mendorong pembentukan “Perwalu dadakan”.

“Pembantu SBY bukannya membantu advokasi pemulangan TKI yang dideportasi, namun sepertinya lebih tergiur bisnis daur ulang TKI yang Overstayer. Lagi-lagi urusan TKI hanya dilihat sebagai pundi pengepul real,” beber Rieke.

Lebih lanjut, Rieke menyoroti, Pemerintah RI sudah seharusnya agresif lakukan negosiasi untuk perjanjian tertulis, namun tentu harus berisi perlindungan, bukan mencari celah mengeruk real.

“Rabu, 19 Februari 2014, di Riyadh Pemerintah SBY melalui para pembantunya akan menandatangani MoU dengan Saudi. Komisi IX DPR RI tak pernah diinformasikan mengenai hal tersebut. Justru kabar diperoleh dari pernyataan yang dilansir media Saudi. Perjanjian dengan negara lain memang otoritas pemerintah, namun Komisi IX sebagai mitra kerja tak berlebihan apabila urun pikiran terhadap klausul-klausul perjanjian agar marwah perlindungan menjadi intisari perjanjian tersebut,” kata Rieke

Pemerintah RI sudah seharusnya agresif melakukan negosiasi untuk perjanjian tertulis. Namun, tentu harus berisi perlindungan, bukan mencari celah mengeruk real. Penandatangan perjanjian RI dan Saudi seperti “megendap-endap, sembunyi-sembunyi”. “Karenanya, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersuara,” kata Rieke.

1. MENOLAK Penandatanganan Perjanjian antara RI dan Saudi sebelum klausul-klausul perjanjian disampaikan terbuka pada DPR RI dan Rakyat Indonesia.

2. MENOLAK PENCABUTAN MORATORIUM TKI ke SAUDI. Andaikata setelah klausul-klausul perjanjian RI-Saudi terbukti berisi perlindungan sekalipun, PENANDATANGAN PERJANJIAN RI-SAUDI TAK BERARTI MORATORIUM BERAKHIR dan bukan berarti pengiriman TKI ke Saudi kembali bisa dilanjutkan.

3.MENDESAK PEMERINTAH SBY mulai menyiapkan langkah-langkah “joint working group” dengan Pemerintah Saudi untuk menjamin klausul-klausul perlindungan terhadap TKI ditaati oleh kedua belah pihak. Tanpa kepastian implementasi perlindungan, moratorium sampai kapanpun tak boleh diakhiri. Bahkan, mengingat derajat pelanggaran hukum dan kemanusiaan yang sudah berkategori pelanggaran HAM berat, maka seharusnya pengiriman TKI ke Saudi harus ditutup.

4. MEMINTA bantuan KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap indikasi keterlibatan oknum di kementrian dan lembaga Pemerintahan SBY yang menangani TKI dalam bisnis perdagangan TKI

Sekali lagi saya sekedar mengingatkan Pemerintah SBY, apabila perjanjian RI-Saudi tetap dijalankan dan moratorium diakhiri, maka Pemerintah SBY nyata-nyata melanggar UU 39 Tahun 2004, terutama Pasal 29

(2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azazi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional. @endang