Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   

Ahok ancam ke KPK, kontraktor sampah Bantar Gebang: "gertak sambal" 

LENSAINDONESIA.COM: Meski diancam Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan diseret ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PT Godang Jaya Tua, kontraktor pengelola sampah di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bantar Gebang, Jawa Barat seperti bergeming. Seolah menganggap ancaman Wagub Ahok “gertak sambal”.

Kegiatan di TPST Bantar Gebang hingga Minggu (23/2/14) masih berjalan seperti biasa. Tetap menggunakan teknologi pengolahan sampah tidak sesuai perjanjian kontrak awal dengan Pemprov DKI Jakarta, yaitu berteknologi Galvad.

Bahkan, juga tidak ada tanda-tanda akan dibangun teknologi sesuai perjanjian seperti gasifikasi, landfill (tempat pembuangan akhir sampah), dan anaerobic digestion.

Sebaliknya, untuk landfill tetap menggunakan landfill gas seperti yang sudah pernah dilakukan Dinas Kebersihan DKI. Bukan cuma itu, alat kamera pemantau (closed circuit television/CCTV) dan penimbang elektronik juga tetap dibiarkan tidak berfungsi.

Sebelumnya, Wagub Ahok mengancam akan minta KPK mengusut, karena menemukan bukti pola pengelolaan sampah yang dilakukan PT Godang Jaya Tua tidak sesuai perjanjian kontrak itu.

Awalnya, perjanjian kontrak selama 15 tahun sejak 2008. Bahkan, PT Godang Jaya sudah menerima pembayaran dari Pemprov DKI sudah lebih Rp2 triliun.

“Tiap tahunnya tipping fee naik, tapi pengelolaan sampah gak bener. Lahan Bantar Gebang kan punya Pemprov. Ini konyol. Kita akan minta KPK neliti kontrak ini,” kata Wagub Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (20/2/14).

Ahok menganggap tidak masuk akal jika sampah yang dari warga Jakarta setiap harinya diangkut mencapai 6.500 ton seperti dalam perjanjian. Terbukti alat kamera pemantau (closed circuit television/CCTV) dan penimbang elektronik yang ada di Bantar Gebang dibiarkan rusak.

“Alatnya sampai sekarang rusak. Gimana kami percaya, sampah sehari sebanyak 6.500 ton,” kata Ahok.

Keraguan Wagub DKI ini wajar, karena kondisi sampah di Jakarta juga masih kacau dan banyak problem.

Semula Pemprov DKI Jakarta sebulan harus bayar tipping fee Rp114.000 per ton. Tahun ini, tipping fee naik menjadi Rp123.000 per ton.

Untuk tipping fee Rp123.000 per ton, jika per hari jumlah sampah 6.500 ton, praktis Pemprov harus menyerahkan uang APBD kepada PT Godang Jaya Tua mencapai Rp23,98 miliar setiap bulan. Praktis per tahun, menyedot dana APBD mencapai Rp287,8 miliar. Ini yang dianggap Ahok, ngawur.

Soal sikap PT Godang Jaya menganggap ancaman Wagub Ahok membawa ke KPK gertak sambal, itu juga dibuktikan kalangan anggota DPRD DKI Komisi D. Diperoleh keterangan, salah satu anggota Komisi D Boy B Sadikin pada tahun 2013 sempat bersuara keras terkait tudingan penyimpang itu.

Bahkan, Boy juga sempat mengancam mendesak Pemprov menghentikan kontrak. Ironisnya, PT Gondang Jaya dan Pemprov DKI malah tiga kali melakukan adendum (perubahan) kontrak kerjasama. “Jika kontrak awal ditandatangani Gubernur, untuk kontrak perubahan yang tandatangan Kepala Unit Pengelola Teknis TPST,” ungkap anggota dewan itu.

Boy juga mengungkapkan penyimpangan kontraktor tidak segera merealisasi pekerjaannya itu justru ditutupi dengan perubahan perjanjian kerjasama. Dalam kontrak, PT Godang Jaya membangun pengelolaan sampah berteknologi Galvad, menjual listrik dan kompos. Kontrak berakhir tahun 2023, dan PT Gondang Jaya harus menyerahkan asetnya ke Pemprov DKI. Selama kontrak, Pemprov DKI membayar Tipping Fee. @silma/agus_irawan