LENSAINDONESIA.COM: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, untuk kesekian kalinya meminta dan mendesak pemerintah agar segera mengangkat status pekerja outsourcing (pekerja kontrak) agar diangkat menjadi pekerja tetap. Karena sampai saat ini, Said melihat status para pekerja outsourcing masih mengalami ketidakjelasan.

“Karena sampai bulan February 2014, masih terdapat ribuan pekerja outsourcing yang tidak jelas statusnya. Karena itu para pekerja akan terus melakukan perjuangan status. Dan puncaknya Mayday 2014 kami akan kembali turun kejalan melibatkan satu juta buruh se-Indonesia,” ujar Said, dibilangan Cikini, Senin (24/02/14).

Said menambahkan, Presiden, menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus taat pada hukum yang berlaku, khususnya UU No. 13 tahun 2003, khususnya pasal 66, dimana para pekerja tidak tetap yang bekerja secara terus menerus, harus diangkat menjadi pekerja tetap. Namun sayangnya, bukan diangkat menjadi pekerja tetap, malah dilakukan Pemutusan kerja (PHK).

“70 ribu pekerja PLN terancam dipecat. Tuntutan kita jelas untuk mengangkat para pekerja outsourcing di PT.PLN, dan PT.Indofarma menjadi pekerja tetap paling lambat akhir Februari 2014,” terang Said.

Jika sampai akhir bulan Februari 2014, pemerintah masih tetap mangkir dan kekeh pada pendirian untuk mengabaikan status pekerja Outsourcing, Said mengancam akan melakukan aksi di kantor perusahaan listrik negara (PLN).

“Kita akan melakukan aksi di kantor area dan kantor cabang PLN. Dan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Banten, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Kita melakukan akan aksi mulai Maret 2014 dan puncaknya Mayday 2014,” tandas Said. @kiki_budi_hartawan.