Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Gresik Raya

Bupati Gresik takut hadapi gugatan Rp 1 triliun 

LENSAINDONESIA.COM: Bupati Gresik Sambari Halim akhirnya menyerah dan mengangkat kembali Ach Syafie Las sebagai Kepala Desa Sumurber. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik nomor: 141/261/HK/437.12/2014, tanggal 20 Februari 2014, tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatannya Kembali Sebagai Kepala Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Hal itu dibenarkan salah satu kuasa hukum Kepala Desa Sumurber, M. Shofiul Umam, SH, MH, (Selasa 25/2/2014). Dia membenarkan kliennya Ach Syafie Las, menerima surat keputusan Bupati Gresik tentang pengesahan pemberhentian pejabat Kepala Desa dan pengangkatan kembali sebagai Kepala Desa Sumurber, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, pada tanggal 24 Februari 2014.

“Semestinya tidak perlu menunggu harus menerima somasi dari kami, melainkan sebagai kewajiban hukum untuk tunduk dan patuh sejak Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan penetapannya, nomor: 92.MH/PEN.TUN/2013/PTUN, Tanggal 9 Oktober 2013 yang lalu,” ujar Shofiul Umam kepada Lensa Indonesia.

Seperti diketahui, PTUN Surabaya dalam penetapannya mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan kepada Bupati Gresik untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Bupati nomor: 141/678/HK/437.12/2013, tanggal 3 Mei 2013, tentang pemberhentian Kepala Desa Sumurber, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik atas nama H. Ach. Syafie Las, Spd I, termasuk menunda kegiatan persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tak hanya itu, Penetapan PTUN tersebut juga diperkuat kembali dengan keputusan nomor : 92/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 16 Oktober 2013, yang amar keputusannya Antara lain, mengabulkan gugatan penggugat (Kepala Desa Sumurber) untuk seluruhnya dan menyatakan batal surat keputusan Bupati Gresik nomor: 141/678/HK/437.12/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang pemberhentian Kepala Desa Sumurber kecamatan Panceng Kabupaten Gresik atas nama Ach Syafie Las, serta mewajibkan Tergugat (Bupati) untuk mencabut surat keputusannya itu dan lebih lanjut menerbitkan keputusan baru yang berisi mengembalikan penggugat (Ach Syafie Las) kepada jabatan dan kedudukan semula sebagai Kepala Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Baca Juga:  Sofyan Edi pastikan Kota Malang selalu kondusif dan terhindar dari konflik sosial

“Berdasarkan penetapan dan keputusan PTUN tersebut, maka tidak ada pilihan lain bagi Tergugat (Bupati Gresik), kecuali tunduk dan mematuhinya, ini penting dipahami agar menjadi pembelajaran penting bagi pejabat Tata Usaha Negara termasuk Bupati bahwa negara kita ini adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, sehingga pejabat Tata Usaha Negara, tidak terkecuali Bupati harus menjadikan hukum sebagai panglima dan panglima bukanlah dirinya,” tegas Shofiyul Umam.

Sebelumnya, perkara ini sempat memanas lantaran turunnya putusan PTUN tidak digubris oleh Bupati Gresik hampir 4 (empat) bulan setelah putusan.

Bahkan, pihak penggugat sempat menyampaikan somasi/teguran dan peringatan kepada Bupati Gresik, sebagaimana surat Law Firm “MONASH & ASSOCIATES” kepada Bupati Gresik, nomor : 1799/MN-STP/II/2014, tanggal 19 Februari 2014, perihal teguran atau peringatan untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 92.MH/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY, tanggal 09 Oktober 2013.

Dalam somasinya tersebut kuasa hukum Kepala Desa Sumurber menyatakan apabila dalam waktu dua minggu sejak (19/2/2014) somasi tersebut tidak juga dilaksanakan oleh Bupati Gresik, maka pihaknya akan menggugat sebesar Rp 1 triliun.@ian