Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
HEADLINE DEMOKRASI

Wamen ESDM datangi KPK 

LENSAINDONESIA.COM: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo mengaku tengah bekerja sama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan dalam pemeriksaan saksi atau melengkapi barang bukti terkait kasus yang sedang membelit mantan Sekretaris Jenderal Waryono Karno, melainkan untuk supervisi dalam membuat peraturan menteri (Permen) tentang perpanjangan kontrak Migas di Indonesia.

“TerkaIt konsultasi dengan KPK, kita mau bikin Permen mengenai perpanjangan kontrak, KKKS blok-blok yang sudah mau expired. Yang sudah mau berakhir
misalkan Mahakam, kayak nanti Biak segala macem,” ujar Susilo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Pada kesempatan kali ini, Susilo menyatakan dibutuhkan supervisi dari KPK sebagai penegak hukum khususnya bidang  korupsi dalam proses pembuatan
Permen, pasalnya selama ini blok Minyak dan Gas (Migas) memang dikenal sebagai ‘lahan basah’ bagi para koruptor. Siswono menyatakan Kementrian
ESDM tengah meminta pendapat dari KPK terkait pembuatan Standart Operating Procedure (SOP).

“Kita konsultasikan untuk membuat semacam SOP, aturan-aturan apa yang harus dijalankan supaya terjadi transparansi dan sebagainya dan negara itu
mendapat lebih lah,” ungkap Susilo.

Susilo melanjutkan, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ada di Indonesia sudah ada beberapa yang akan berakhir. Pada tahun 2012 sampai
2017 ada sekitar 10 KKKS yang harus diperbarui kontraknya. Ada pun yang jangka panjang, ada sekitar 9 KKKS.

Mengenai KKKS sendiri memang menjadi sangat penting dalam dunia Migas di Indonesia. Kementrian ESDM memang hanya menjadi fasilitator antara
perusahaan KKKS untuk mendapat izin negara untuk mengolah lahan minyak. Namun selebihnya, pihak yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan KKKS adalah SKK Migas.

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang bisa memicu transparansi di sebuah lembaga yang penting ini. Selain untuk mencegah praktek korupsi yang
menahun di lahan Migas Indonesia, supervisi dari KPK juga diperlukan agar kontrak yang sudah diberikan oleh negara tidak disalahgunakan oleh perusahaan KKKS. @rizky

Baca Juga:  Awas! Gangguan pendengaran di Indonesia tiap tahun meningat, alat bantu khusus remaja capai 7%