LENSAINDONESIA.COM: “Awas, Caleg “beli” KPU”. Itulah peringatan keras yang dikeluarkan Indonesian Corruption Watch (ICW) saat menggelar aksi anti money politic Pilleg di Malang, Kamis (20/3/2014).

Menurut Koordinator aksi, Ade Irawan, praktek money politics tidak hanya menyasar kepada pemilih semata. Penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), terutama di daerah, juga menjadi sasaran utama para Caleg.

“Kami sudah melakukan riset di 15 provinsi. Hasilnya positif, penyelenggara Pemilu ikut bermain pula,” kata Ade Irawan yang juga koordinator ICW.

Hubungan antar Caleg dan penyelenggara Pemilu, lanjut dia, terdiri dari dua tipe. Pertama adalah hubungan lama, Caleg  menempatkan orang-orangnya di struktural KPU maupun Panwaslu.

“Lalu ada relasi yang namanya beli putus, semacam transaksi biasa,” tegasnya.

Bentuk kemudahan yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu tersebut diantaranya  memanipulasi suara, penggelembungan dan pengurangan suara Caleg dari satu partai.

“Kalau di tingkat Panwaslu, kecurangan-kecurangan itu tidak ditindak lanjuti,” tambahnya.

Riset ini juga menyasar kepada tim sukses, ICW sering mendapat pengakuan Timses yang pernah “membeli” penyelenggara Pemilu.

“Kita akan publish riset ini, sehingga ada penanganan dan menimbulkan efek jera. karena jelas ini merupakan pidana Pemilu,” tutur  Ade. @aji_dewa_roisky