Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Birokrasi

Bupati Madiun tak akan mengganti terpidana Kades Sewulan 

LENSAINDONESIA.COM: Mohamad Agus Salim (42 tahun), Kepala Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dipastikan tidak akan lengser, meski berstatus terpidana 7 bulan, dalam kasus penggelapan sertifikat.

Bupati Madiun, Muhtarom menjelaskan, berdasarkan Undang-undang dan peraturan lainnya, ketentuan bagi Kepala Desa yang harus diberhentikan dari jabatannya, terpidana diatas 5 tahun.

“Ancamannya kan cuam 7 bulan, yang bisa diberhentikan itu diatas lima tahun, itu pun harus dengan persetujuan BPD,” terang Muhtarom di Pendopo Muda Graha Pemkab Madiun, Jumat (21/3/2014).

Wakil Bupati Madiun, Iswanto. Menambahkan, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 574, tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup tentang Pemerintah Desa, hanya aparatur yang dipidana dengan ancaman diatas 5 tahun, yang dapat diberhentikan.

“Meski dihukum lebih dari 7 bulan, kalau ancaman tindak pidana yang dilakukan kurang dari 5 tahun, ya tidak bisa diberhentikan. Artinya meskipun sudah keluar penjara statusnya masih tetap kepala desa,” jelas Iswanto, saat mendampingi bupati.

Seperti diketahui, Kepala Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Mohamad Agus Salim (42 tahun), dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Kamis 20 Maret 2014.

Dalam amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim, Udjiati, terdakwa dinyatakan secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam pasal 372, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas putusan ini, terdakwa yang ditahan sejak 21 Oktober 2013, langsung menyatakan menerima. Dengan begitu, perkara tersebut telah incracht (Mempunyai kekuatan hukum tetap).@dhimas_adi

Baca Juga:  Hari HAM di Bandung, Kemenkumham maksimalkan layanan pengaduan HAM se-Indonesia