LENSAINDONESIA.COM: Partai Gerindra keberatan dan protes keras dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pileg 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Jawa Barat.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat H. Dady Rohanady menandaskan, sikap partainya sangat tepat , sebab proses penghitungan antara data pemilih dan suara terjadi perbedaan atau tidak tuntas.

Dady mengatakan, berdasarkan kajian Gerindra Jabar, ternyata apa yang disajikan KPU Kab/kota dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU Jabar tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung. “Sehingga berpotensi dapat merugikan paarpol peserta Pelig 2014,” kata Dady kepada lensaindonesia.com saat dihubungi, Jumat (25/04/2014).

Dikatakan, hasil rekapitulasi masih menyembunyikan potensi kecurangan, dengan kata lain mengkhianati aspirasi rakyat Jabar. Menurutnya,  seluruh rekapitulasi KPU mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi, tidak menyertakan proses rekapitulasi data pelengkap.

Semua dokumen mulai dari C1, D1, DA1, DB1 dan seterusnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya. “Seharusnya dapat dilihat dari dokumen-dokumen tersebut dan data pelengkapnya. Formulasi data lengkap dari perhitungan suara di KPU,” keluh Anggota Komisi D DPRD Jabar ini.

Sehari sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar  Radar Tri Baskoro mengungkapkan yang dimaksud data dokumen lengkap itu terdiri dari surat suara tak terpakai, jumlah suara rusak, DPT (Daftar Pemilih Terdaftar), DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPK (daftar Pemilih Khusus) dan DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan).

Namun nyatanya, KPU hanya fokus pada surat suara sah dan tidak sah, sehingga peserta pemilu tak dapat memeriksa kebenaran integritas rekapitulasi perhingan suara.

Contoh Kasus

Radar mencontohkan, jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tidak sama dengan jumlah surat suara sah + tidak sah berbeda.

Kasus ini terjadi di kabupaten Bekasi. Dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih = 1.453.196; Namun, lanjut dia, surat suara yang terpakai mencapai 1.464.880 serta jumlah surat suara sah dan tidak sah berjumlah 1.463.980.

Hal serupa juga terjadi untuk di Kabupaten Sukabumi, dimana jumlah surat suara yang terpakai mencapai 1.260.800 paket. Namun, jumlah surat suara sah dan tidak sah mencapai 1.253.616.

“Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah berbeda terjadi selisih lebih dari 7.000 surat suara,” paparnya.

Lebih lanjut Radar mengungkapkan, kasus di Kota Sukabumi, Kab Majalengka  dan Kab Sumedang terjadi perbedaan jumlah pemilih untuk DPR RI dengan DPRD Provinsi.

Di Kota Sukabumi, misalnya, pemilih untuk kursi DPR RI mencapai 171.882 orang, tetapi jumlahnya menjadi 178.259 pemilih untuk pemilihan DPRD Jawa Barat.

Untuk Kabupaten Majalengka juga sama. Di sini jumlah pemilih untuk DPR mencapai 729.050 orang tetapi naik menjadi 729.095 orang untuk pemilihan DPRD Jawa Barat. Temuan serupa ditemukan pula di Kabupaten Sumedang, yang mencatatkan pemilih untuk pemilihan anggota DPR mencapai 673.785 orang dan naik menjadi 673.831 orang di pemilihan DPRD Jawa Barat.

Dari ketiga kasus tersebut diatas, seharusnya tidak akan terjadi perbedaan jumlah pemilih untuk DPR RI dan  DPRD Provinsi. Hal ini karena setiap pemilih ketika masuk ke TPS, diberi empat lembar kertas yaitu kertas untuk memilih calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi. “Jadi tidak mungkin ternjadi selisih pemilih,” pungkasnya.@husein