LENSAINDONESIA.COM: Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Jawa Timur menuding KPU Jatim selama ini tak tranparansi dalam proses penyelenggaraan Pemilu, terutama soal jumlah dan keberadaan kertas suara cadangan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

Koordinator JPPR Jatim Aris F As’ad menyebut adanya temuan tim daerah terkait kertas suara cadangan yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, seperti di Surabaya dan Sidoarjo.

“Selama ini nyaris tak ada pertanggungjawaban yang transparan kemana kertas suara cadangan, termasuk keberadaan dan jumlahnya. Sehingga muncul tesis yang kontraproduktif dari tujuan semua Pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi,” paparnya saat ditemui lensaindonesia.com di Surabaya, Jumat (25/04/204).

Atas temuan itu, JPPR Jatim menuntut dilakukan investigasi dan audit terhadap surat suara cadangan di KPU Kota Surabaya dan Sidoarjo. Jika ada pelanggaran, maka perlu dilakukan penghitungan suara mulai dari tahap pertama yaitu dengan membuka kotak suara.

Sementara, tuntutan lainnya yakni meminta Bawaslu Jatim untuk menindaklanjuti temuan itu dan merekomendasikan kepada KPU Jatim melakukan penghitungan ulang di kedua KPU tersebut.

Disisi lain, pihaknya menilai masih banyaknya praktik money politics saat Pileg 2014 di Jatim. Meskipun marak terjadi money politics, tambah dia, hal itu tidak memiliki efek apapun terhadap angka golput yang terbukti masih tinggi.

“Pileg kemarin dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi, bahkan jauh dari kata politic education. Ini tak lepas dari maraknya praktik money politic dari para Caleg untuk mendulang suaranya,” ungkap Aris.

JPPR menyebut penyelenggara Pemilu seperti KPU Jatim masih jauh dari kata profesional, mulai dari produksi cetak suara, distribusi hingga penghitungan rekapitulasi.

Hal itu menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu ini masih amburadul. “Bahkan, kami sinyalir KPU memiliki hidden agenda di luar mengantarkan pada sebuah tata pemerintahan yang demokratis,” cetusnya.

Lebih dari itu, di Jatim khususnya di Surabaya dan Sidoarjo, rekapitulasi suara yang berpijak pada data suara di TPS ternyata masuk pada tingkat kabupaten berbeda angka.

Kasus tersebut hampir merata terjadi di kabupaten di Jatim. Situasi ini, dinilainya dilakukan secara terstruktur, massif dan sistematis demi kepentingan kelompok tertentu.@sarifa