LENSAINDONESIA.COM: Sekertaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Abdul Mu’ti meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menetapkan perolehan suara partai politik dalam dua hari ke depan.

“Dengan suara itu partai mana yang bisa calonkan capres,” kata Mu’ti dalam dialog kenegaraan ‘Menyongsong Pemilu 9 Juli 2014 (Refleksi Pemilu 9 April 2014)’ di DPD RI, Jakarta, Rabu (07/05/2014)

Menurut dosen IAIN Walisongso dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, pesimisme pemilihan presiden menjadi mungkin ketika melihat tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Dalam dua hari ke depan, KPU harus menyelesaikan rekapitulasi di 21 propinsi.

“Sekarang baru 13 dari 34 propinsi, kurang dari separuh. Sementara waktu tinggal dua hari, belum daerah yang minta pemilu ulang,” katanya pesimis.

Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang (UU) apabila tidak ditentukan pada tanggal 9 Mei besok, maka akan ancamanya pidana dan Komisioner KPU bisa menjadi tersangka. Kalaupun, mereka mundur maka siapa yang akan mengambil alih.

Karena itu, usul Mu’ti, agar terhindar dari gugatan masyarakay Presiden harus membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebelum tanggal 9 Mei. Kalau Perppu tersebut dibuat sebelum tanggal 9 Mei, maka alasan diperpanjang bisa dibuat.

Seperti diketahui,sesuai jadwal KPU telah menetapkan batas akhir rekapitulasi nasional berkahir tanggal 6 Mei, namun diperpanjang hingga 9 Mei 2014 bersamaan dengan pengumuman resmi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu. Selanjutnya, pada tanggal 18 Mei 2014, KPU mulai membuka pendaftaran bakal calon presiden.@endang