LENSAINDONESIA.COM: Mahkamah Konstitusi manyatakan tidak ada bukti bahwa telah terjadi penyalahgunaan daftar pemilih khusus, daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) untuk memenangkan salah satu pasangan capres pada Pilpres 9 Juli lalu.

MK berpendapat, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa ada mobilisasi pemilih yang masuk dalam DPK, DPTb, dan DPKTb untuk memilih salah satu pasangan sehingga merugikan pasangan lain.

MK juga menilai aduan tim kuasa hukum Prabowo-Hatta terkait DPK, DPTb, tersebut tidak relevan. Alasannya, hasil rekapitulasi suara yang dilakukan pemohon sama dengan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jika dikaitkan dengan petitum pemohon yang secara nasional jumlah pemilih berdasarkan hasil rekapitulasi sebanyak 133.574.277 suara, sesungguhnya sama dengan hasil rekapitulasi KPU,” ucap anggota majelis hakim konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi, saat membacakan berkas putusan sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/08/2014).

Fadlil menyatakan, rekapitulasi keduanya menunjukkan jumlah pemilih sebanyak 133.574.277 suara.

MK juga memutuskan adanya dalil pemohon yang menyatakan bahwa ada upaya mobilisasi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu tidak dapat dibuktikan. Sejumlah saksi yang didatangkan pemohon untuk memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya upaya mobilisasi tersebut.

Selain itu, Fadlil menambahkan, pembentukan DPTb dan DPKTb sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang sah. Dalam pertimbangannya, MK juga merujuk putusan MK Nomor 102 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Pembatasan terhadap hak tersebut merupakan sebuah pelanggaran.

“DPT hanyalah persoalan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hak warga negara,” katanya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta menganggap DPK, DPTb, dan DPKTb tidak sah lantaran tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pihak Prabowo-Hatta menuding adanya mobilisasi DPKTb. Contohnya di Kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.@ridwan_LICOM