LENSAINDONESIA.COM: Aduan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang adanya mobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan calon presiden tertentu pada Pilpres 2014 lalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi menilai, tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan. Sebab saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon dianggap tidak bisa memberikan data yang kuat.

“Dari bukti para pihak dan saksi persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah ada mobilisasi pemilih untuk merugikan pemohon dan menguntungkan pihak terkait (Jokowi-JK),” kata anggota hakim konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (21/08/2014).

Bahkan, menurut Fadlil, dalam dalil permohonannya, Prabowo-Hatta tidak menjelaskan secara rinci bagaimana mobilisasi itu dilakukan.

“Pemohon hanya menyebut bahwa telah dicurangi di daerah dengan DPKTb tinggi,” ujarnya.@ridwan_LICOM